Cikarang

Bupati Minta ASN “Korban” Jual Beli Jabatan Lapor

Radarbekasi.id, CIKARANG PUSAT – Terkait adanya informasi pungutan liar (pungli) jual beli jabatan saat mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, mulai angkat bicara. Dirinya menepis jika ada pungli ketika proses kenaikan pangkat dan jabatan.

“Tidak ada itu menggunakan uang saat mutasi, dan kalau memang ada yang merasa membayar ketika proses mutasi dan rotasi, tolong Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jadi (korban,red) melaporkan saja ke saya, biar diklarifikasi kebenarannya,” ujar Neneng, usai memimpin proses mutasi dan rotasi pejabat eselon II, Jumat lalu (29/12).

Menurutnya, apabila ada oknum yang berbuat demikian, hal tersebut cukup sulit untuk dibuktikan, tanpa ada penjelasan serta bukti otentik dari korban yang sudah dimintai uang terkait kenaikan pangkat dan jabatan.
Neneng menjelaskan, setiap melakukan kebijakan dan sebelum mengeluarkan keputusan soal mutasi dan rotasi, para ASN terlebih dahulu ditelaah oleh tim, yakni, Badan Pertimbangan Kenaikan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) yang diketuai oleh sekretaris daerah.

”Kalau memang ada yang membayar, harus berani melapor, karena perlu bukti. Sebab, kami melakukan mutasi dan rotasi itu melalui peraturan yang ada, juga dibahas secara bersama oleh Baperjakat,” beber wanita yang memasuki periode kedua sebagai Bupati Bekasi ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi yang juga Ketua Baperjakat ini Uju menyampaikan hal yang sama. Kata dia, terkait mutasi dan rotasi itu memang keputusan bupati. Namun sebelum mengeluarkan keputusan, terlebih dahulu dibahas dan dikaji oleh tim Baperjakat.

Adapun tim Baperjakat, terdiri dari Sekda, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Inspektorat, Asisten Daerah. ”Mutasi itu kan tujuannya untuk kebutuhan organisasi demi pencapaian suatu program yang sudah direncanakan dan sudah terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” terang Uju.

Sementara itu, Kepala BKPPD, Edi Supriyadi yang saat ini menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Kabupaten Bekasi, ketika ditanya Radar Bekasi adanya tudingan oknum ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, bahwa dirinya telah menerima uang ratusan juta rupiah dari setiap pejabat yang ingin naik pangkat dan jabatan, ia (Edi) hanya tersenyum menanggapinya.

“Saya mah sudah lepas, dan sudah tidak lagi menjabat (Kepala BKPPD,red). Intinya tidak ingin lagi hal itu dipersoalkan, karena nanti malah buat ramai tidak menentu. Zaman sekarang, semua sudah serba canggih, orang bebas mau bicara apa. Belum lagi media sosial (medsos) yang sulit dibendung, sehingga semua orang bisa melihat bebas tanpa batas umur. Jadi, kalau difitnah saya terima uang, biarkan saja, dan lebih baik saya diam,” jawabnya santai seolah tidak bersalah.

Sebelumnya, salah satu sumber yang tidak mau namanya ditulis menuding kelakuan Edi sangat keterlaluan. Ia menceritakan secara kronologis, metode yang dilakukan Edi saat menerima ‘uang pelicin’ untuk kenaikan pangkat, selalu bertemu di sebuah tempat dengan memasang satu mata-mata untuk memastikan lokasi tersebut aman.

”Edi itu lihai. Rekan saya, Sekcam Sukakarya dan Kabid Dinas LH, keduanya hampir saja tertipu, yang pada akhirnya diberi masukan oleh Kepala Dinas LH, Daryanto, sehingga itu kabid tidak jadi menemui Edi,” beber sumber yang berpangkat eselon III ini.

Namun Ketua Majelis Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Bekasi, Rahmat Damanhuri menyayangkan masih adanya praktik dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Pungutan Liar (Pungli) dengan motif jual beli jabatan di lingkungan (Pemkab) Bekasi.

Rahmat menilai, di era kepemimpinan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin pada periode kedua ini, kinerja ASN dan para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi mulai dari eselon II dan III, belum terlihat keberhasilan yang signifikan.
Ia mencontohkan, serapan anggaran masih sangat rendah, bahkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) setiap tahunnya juga tinggi, bahkan terobosan dan pembangunan yang terlihat secara nyata masih nol besar.

”Ya pungli di lingkungan Pemkab Bekasi ada, cuman secara aktual tidak terlihat. Hal itu mulai dari Badan Pertimbangan Kenaikan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sampai dengan pengambil keputusan,” beber Rahmat.

Dirinya berpendapat, sudah saatnya penegak hukum untuk mengusut praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. Sehingga kinerja para pejabat dalam melayani masyarakat tidak terganggu.
Kata Rahmat, di daerah lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan Operasi Tangkap Tengan (OTT) tehadap para pelaku pungli jual beli jabatan. Tapi kenapa di Kabupaten Bekasi belum tersentuh?.

“Sebagai putra Kabupaten Bekasi, saya rindu perbaikan pelayanan dan menginginkan Bekasi berubah perlahan menuju good governance. Supaya masyarakat, khususnya di wilayah bisa berkembang dan lebih maju secara sosial dan ekonomi,” harapnya.

Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Daris mengakui, dirinya pernah mendengar adanya uang pelicin setiap ada mutasi. Namun demikian, Daris tidak bisa berkata banyak.

”Kalau mendengar saya pernah, tapi tidak ingin komentar. Karena saya tidak punya bukti, nanti yang ada jadi fitnah,” ujar Daris.
Akan tetapi Daris berpendapat, apabila memang ada uang pelicin dalam mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi, itu harus menjadi perhatian Bupati Bekasi.

”Jadi, dengan adanya informasi ini, sudah menjadi kewajiban penegak hukum untuk turun tangan,” imbuh Daris.

Ia menilai, proses mutasi yang dilakukan berdasarkan kedekatan dan disertai uang, akan dapat merusak sistem kerja setiap birokrat. Dirinya juga mempertanyakan, apakah mutasi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat atau ada kepentingan lain?.

”Mutasi ini sudah pernah menjadi rekomendasi DPRD yang disampaikan saat sidang paripurna. Memang mutasi dan rotasi jabatan itu merupakan hak kepala daerah. Tapi kami berharap, hal ini jangan sampai disalah gunakan,” saran Daris.

Sedangkan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta para penegak hukum, baik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penyadapan telepon seluler pribadi para pemangku jabatan yang diduga terlibat dalam proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi.

Dimana diketahui sebelumnya, telah terjadi dugaan praktik pungli terkait kenaikan pangkat dan jabatan sebesar Rp300-Rp400 juta.

”Soal pungli ketika kenaikan jabatan pada saat mutasi dan rotasi merupakan suatu hal yang tidak asing lagi di lingkungan pemerintahan, Hal ini terjadi sudah secara sistematis dan teroganisir. Tentunya kebiasaan atau budaya yang buruk ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” saran Uchok saat dihubungi Radar Bekasi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, upaya penyadapan kepada pemangku jabatan, termasuk kepala daerah, merupakan suatu hal yang ampuh untuk mengurangi ulah oknum ASN yang nakal dalam jual beli jabatan.

”Sudah beberapa kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait jual beli jabatan. Kalau sudah ada yang berbicara, tentu ini sudah benar adanya terkait jual beli jabatan di sana,”bebernya.

Uchok mengakui, terkait masalah jual beli jabatan sangat sulit untuk diungkap kebenarannya, kecuali melalui OTT. Oleh sebab itu, dirinya mengimbau tim Saber Pungli serta KPK supaya turun dan melakukan penyadapan nomor telepon pemangku jabatan terkait mutasi dan rotasi.

”Pungli jual beli jabatan merupakan hal yang lumrah, tapi untuk pengungkapannya sangat sulit untuk dilacak. Sebab yang memberi salah, yang menerima juga salah, jadi hanya dengan penyadapan dan OTT yang ampuh untuk membongkar praktik jual beli jabatan tersebut,” tegasnya. (and)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close