Cikarang

DPRD Soroti Kinerja Kabid Bangunan Negara PUPR

Fasilitas Pendidikan Terbengkalai

Radarbekasi.id, CIKARANG PUSAT – Mandeknya pembangunan sejumlah gedung sekolah termasuk pengadaan bangku dan meja belajar (meubeler), diduga akibat kelalaian Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto.

Pasalnya, sebagai kepala bidang yang bertanggung jawab dalam pembangunan gedung sekolah dan pengadaan meubeler, dirinya tidak mengetahui kondisi di lapangan.

”Kami kan fokus pada kontruksi bangunan, sedangkan untuk pengadaan meubeler kami masih bingung. Kan sayang juga kalau bangunan tidak selesai, sementara meubeler nya sudah ada,” kata Benny, Selasa (2/1).

Seperti diketahui, pada tahun 2017 sejumlah proyek pembangunan sekolah terpaksa dihentikan, karena waktu penggunaan anggaran sudah habis, dan banyak juga para pelajar dalam proses belajar mengajar tanpa meubeler. Sehingga terpaksa duduk di lantai atau ngedeprok.

Terkait pembangunan gedung ruang kelas baru serta pengadaan meubeler untuk sekolah mulai dari ringkat SD hingga SMA, pada tahun 2017 sudah menjadi tanggung jawab Dinas PUPR sesuai dengan kesepakatan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Komisi IV DPRD Kabupaten.

”Memang sesuai kesepakatan Disdik dengan Komisi IV DPRD, pembangunan gedung ruang kelas baru dan pengadaan meubeler menjadi tanggung jawab kami (PUPR). Tapi saat ini, satupun tidak ada yang terserap,” ujar Benny seolah tak punya beban.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno meminta kinerja Kabid Bangunan Negara PUPR, Benny untuk dievaluasi, sebab kurang bertanggung jawab. Sehingga berdampak pada pembangunan gedung sekolah yang terbengkalai. Selain itu banyak sekolah yang meubeler nya kosong, dan membuat para murid terganggu dalam proses belajar mengajar.

”Harus dievaluasi itu. Jangan sampai karena ulah oknum pejabat yang kurang bertanggung jawab, para generasi muda yang ingin menimba ilmu jadi terganggu,” beber Taih.

Menurutnya, sudah sepantasnya seorang kepala bidang (Benny,red) diberikan sanksi.

”Kalau perlu disanksi, masa pejabat bisa tidak tahu dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Bagaimana bisa maju generasi muda di Kabupaten Bekasi, kalau pemangku jabatannya kurang peduli dengan pendidikan,” tukas Taih. (and)

Tags
Close