Metropolis

Tahun Politik, ASN Pemkot Bekasi Diawasi

Radarbekasi.id, BEKASI TIMUR – KPU Kota Bekasi telah menetapkan dan mengundi nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi diharapkan netral dalam pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi.

Akademisi Unisma Bekasi, Adi Susila mengatakan, ASN akan dikenakan sanksi berat jika terlibat dalam Pilkada Kota Bekasi. “Salah satu poin penting dalam UU ASN adalah bahwa ASN itu adalah profesi. Sehingga ASN dituntut untuk profesional. Oleh karena itu ASN harus fokus pada profesinya dan tidak berpolitik,” kata Adi kepada Radar Bekasi, Selasa (13/2).

Pria yang pernah menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Bekasi ini menyatakan, ada sejumlah kemungkinan yang dapat membuat ASN tidak netral. “Biasanya terkait jabatan. Ya orang yang ingin menduduki jabatan, dia mendukung calon supaya kalau calon yang didukungnya menang imbalannya jabatan,” ujarnya.

Dukungan yang diberikan ialah anggaran. “Langkah pencegahannya ya semua elemen pengawasan, Bawaslu, inspektorat, LSM, dan media harus maksimal kerjanya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi telah mengedarkan surat terkait dengan netralitas ASN di lingkungan Pemkot Bekasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkot Bekasi harus netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Hal tersebut disampaikan Pemkot Bekasi dalam Intruksi Wali Kota Nomor 800/29/BKPPD.PKA tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tertanggal 8 Januari 2018 lalu.

Beberapa poin dalam surat tersebut ialah ASN dan kepala OPD di Pemkot Bekasi harus menaati dan melaksanakan netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan – RB) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN.

Lalu, kepala perangkat daerah dan atasan langsung bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Dalam intruksi wali kota itu juga disampaikan, jika terjadi laporan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemkot Bekasi, maka Inspektorat Kota Bekasi bertanggungjawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi dengan menembuskan kepada BKPPD Kota Bekasi. (neo)

Tags
Close