Berita UtamaCikarang

Banjir Bekasi akibat Kesalahan Tata Ruang

Radarbekasi.id, CIKARANG PUSAT – Banjir yang kerap melanda beberapa pemukiman warga di Kabupaten Bekasi, karena daerah yang dipimpin Neneng Hasanah Yasin ini tidak memiliki masterplan penanggulangan banjir secara komprehensif. Padahal untuk menanggulangi masalah banjir, diperlukan sebuah upaya jangka panjang yang diterjemahkan dalam sebuah masterplan.

“Penanggulangan yang dilakukan selama ini masih parsial, karena tidak membuat roadmap terpadu. Apalagi Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki kawasan industri terbesar se-Asia, dan bicara penanggulangan banjir kan bagian dari bencana yang lain seperti longsor, angin puting beliung. Jadi hingga saat ini Kabupaten Bekasi tidak punya masterplan penanggulangan banjir secara komprehensif,” ujar Pengamat Tata Ruang, Supriatna kepada Radar Bekasi, Minggu (18/2).

Selain itu, kata Yayat, sistem drainase di Kabupaten Bekasi semestinya ditata ulang dalam perencanaan jangka panjang. Penataan ini harus membutuhkan kajian, karena masing-masing lokasi memiliki kondisi berbeda-beda.

“Drainase harus ditata ulang. Jadi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harusnya membuat masterplan sesuai dengan kondisi yang sesuai seperti pembuatan gorong-gorong,” imbuhnya.

Sementara kesalahan kedua Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, lanjut Yayat, belum ada program pengendalian banjir terpadu dan komprehnsif yang melibatkan stakeholder dari kawasan di sekitar Bekas. Menurut Yayat, Neneng sebagai pimpinan daerah harus mampu berkomunikasi dengan kepala daerah lain di wilayah Bekasi dan sekitarnya untuk menuntaskan masalah banjir.

Selain itu, lanjut Yayat, penyebab banjir parah yang terjadi di pemukiman warga disebabkan alih fungsi lahan. Yayat menyebutkan, adanya alih fungsi guna lahan, yakni yang semula merupakan kawasan hijau kemudian berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman.

“Jadi ada alih fungsi lahan, perubahan tata guna lahan yang asalnya hijau, sekarang sudah alih fungsi lahan, hampir semua berubah. Salah satunya di Muaragembong serta wilayah lainnya sekarang dibuat kawasan industri dan apartemen,” terang Yayat.

Menurut dia, banjir yang terjadi di pemukiman warga, merupakan kesalahan penggunaan tata ruang. Akibat dari alih fungsi lahan yang terjadi dimasa lalu yang kemudian baru berdampak terhadap lingkungan di masa sekarang.

“Artinya, ketika hari ini terjadi bencana, sebenarnya disebabkan pembangunan yang dilakukan 22 tahun yang lalu. Kalau hari ini tidak bisa mencegah pembangunan, kasus ini akan kembali terjadi. Pertanyaannya, dulu kenapa tidak ada yang menolak pembangunan sejumlah kawasan industri dan apartemen?,” tegas Yayat.

Lanjut pria yang berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas ternama di Jakarta ini, kondisi penataan tata ruang di Kabupaten Bekasi perlu dilakukan agar lebih baik.

Sementara itu, Anggota Pansus RDTR DRPD Kabupaten Bekasi, Ranio mengakui penataan tata ruang masih sangat kurang baik. Kata dia, dalam hal ini karena pihak eksekutif kurang berkomitmen dalam penataan ruang.

Ia mencontohkan, kondisi banjir yang melanda Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat, penyebab banjir yang menggenangi jalan umum tersebut lantaran adanya pembangunan salah satu perusahaan yang tidak memiliki drainase yang baik. (and)

Tags
Close