Berita UtamaCikarang

10 Kades Lolos dari Pemeriksaan Kejari

Radarbekasi.id, CIKARANG PUSAT – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bekasi pada Oktober mendatang, isu-isu terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) mulai bermunculan. Hingga saat ini, sedikitnya sudah ada 10 kepala desa yang dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang.

Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (19/2).

Dia mengakui, tahun 2018 ini merupakan Pilkades serentak yang akan berlangsung di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, wajar adanya saling lapor terkait adanya dugaan penyalahgunaan ADD.

”Hingga saat ini ada 10 kepala desa yang diperiksa, tapi dari hasil klarifikasi di Kejari, belum ada satupun yang terbukti melakukan penggelapan ADD,” ujar Yana.

Menurutnya, para calon kades akan mencari berbagai kesalahan lawan-lwannya. Namun untuk saat ini, lanjut Yana, pihak Kejari juga telah memeriksa terkait adanya keterlibatan Pejabat Sementara (PJS) Kades Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia.

”Untuk 10 kepala desa yang diperiksa sebelumnya sudah selesai. Karena dari hasil klarifikasi tidak ditemukan adanya unsur penggelapan ADD, namun yang saat ini masih berjalan hanya pemeriksaan PJS Kades Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia,” terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Pembina Kepala Desa Kabupaten Bekasi ini, meminta kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan berbagai isu jelang Pilkades.

”Saya meminta agar masyarakat tidak terpancing, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi belakangan ini, saling lapor ke penegak hukum sudah mulai bermunculan, dan hal itu merupakan hak setiap masyarakat yang mempunyai peran melakukan pengawasan dalam pembangunan suatu desa,” bebernya.

Adapun anggota Komisi V DPR RI, Wardatul Asriah, meminta agar seluruh kepala desa di Kabupaten Bekasi harus bijak dan transparans dalam penggunaan ADD.

“Penggunaan ADD kan sudah dilakukan, seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat,” imbuh Wardah.

Sementara itu, Sekretaris Apdesi Kabupaten Bekasi, Jaut Sarja Winata, menyarankan perihal penggunaan ADD agar disosialisasikan kepada masyarakat, apalagi sudah menjelang Pilkades. Sebab kata dia, rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok. (and)

Related Articles

Back to top button