Pendidikan

BOS Telat, Kebutuhan Mendesak

Radarbekasi.id, BEKASI SELATAN – Sejumlah sekolah di Kota Bekasi, mengeluhkan kerap terlambatnya pencaira dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibatnya, sekolah harus mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Padahal, tahun ini Ujian Nasional (UN) menggunakan dana BOS.Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) telah mengeluarkan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) tahun pelajaran 2017/2018.

Dalam POS UN 2017/2018 tersebut tertulis biaya pelaksanaan ujian nasional di satuan pendidikan dianggarkan melalui Dana Operasional Sekolah (BOS) baik di kementrian pendidikan dan kebudayaan maupun kementrian agama.

“Dana bantuan ini seperti untuk menyewa computer, jika dalam pelaksanaan Ujian nasionnal berbasis Komputer (UNBK) nanti, sekolah tidak memiliki fasilitas yang mencukupi,”kata kepala sekolah SMPN 9 Kota Bekasi, Dwi Kusdinar.

Dia mengakui, penyaluran dana BOS kerap telat. Padahal, kebutuhan sekolah sangat mendesak,”Tahun ini seharusnya bulan Januari sudah cair, namun sampai dengan saat ini belum cari,” ujarnya.

Sedangkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), lanjutnya, tidak disalurkan dalam bentuk Cash, melainkan dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah.“Jadi sekolah mengajukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah,”jelasnya.

Dia berharap agar penyaluran dana BOS bisa tepat waktu, terlebih menjelang pelaksanaan UN,”Harapannya dana BOS bisa tepat waktu sehingga dapat memenuhi kebutuhan seperti biaya listrik dan lain sebagainya. Apalagi pelaksanaan UN sebentar lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Bekasi Agus Setiawan tidak banyak berkomentar. Pihaknya mengaku sudah mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan oleh keterlambatan penyaluran dana BOS terhadap UNBK yang akan dihadapi.

“ Kalau telat, dampak pasti ada. Tetapi tidak terlalu signifikan karena kami sudah antisipasi dengan sumber biaya yang lainnya, seperti dana partisipasi masyarakat lewat komite melalui iuran bulanan siswa,”paparnya.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, pemerintah akan mengawal dana BOS. Hal itu dilakukan untuk memastikan USBN dan US/M berjalan dengan baik. “Anggaran US/M dan USBN dialokasikan di BOS. Makanya, akan kami kawal ini,” ujar Hamid.

Dia menyadari, beban BOS tahun ini makin berat. Pasalnya, BOS tidak hanya membiayai operasional sekolah seperti gaji honorer, pengadaan buku, dan uang sekolah siswa. “BOS juga membiayai ujian nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN),”katanya.

Dia mengkhawatirkan, bila dana BOS telat cair, akan memengaruhi pelaksanaan UN dan USBN. Itu sebabnya Hamid mengimbau agar Pemerintah Daerah segera menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah untuk mencegah keterlambatan pencairan.

“Dana BOS langsung ditransfer pusat ke daerah. Transfer pusat ini lebih cepat agar ada waktu bagi daerah untuk mendistribusikannya. Saya berharap kejadian tahun lalu di mana dana BOS telat cair tidak terjadi tahun ini,” bebernya.

Hamid juga mengimbau agar pemda menyiapkan dana BOS daerah yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mengingat, pemda diinstruksikan mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBD dan tidak bergantung sepenuhnya ke pusat.(cr38/jpnn)

Tags
Close