Berita UtamaPolitik

KPU Belum Gunakan Dana APBD

Tahapan Pilkada Berjalan, Pakai Dana Siapa?

Radarbekasi.id – Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi mengakui lembaga yang dipimpinnya mendapat dana hibah dari APBD Pemkot Bekasi dan APBD Pemprov Jawa Barat untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Bekasi dan Pilgub Jabar.

Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Totalnya mencapai Rp51 miliar. “Anggaran dana hibah untuk Pilkada Kota Bekasi dari Jawa Barat sebesar Rp5 miliar. Sedangkan dari Pemkot Bekasi sebesar Rp46 miliar, ” kata Ucu.

Dengan dana sebesar itu, sosialisasi Pilkada tampaknya masih belum dimanfaatkan maksimal. Sejumlah warga di Kota Bekasi pun mengaku belum mengetahui kapan pencoblosan dan siapa paslon yang bertarung di Pilwalkot dan Pilgub. Pengumuman sosialisasi penetapan paslon maupun nomor urut paslon hingga masa kampanye pun belum diumumkan ke media massa.

Apakah anggarannya kurang? Ucu memilih bungkam soal itu. Ia tidak menjelaskan mengapa hingga kini belum ada sosialisasi ke masyarakat lewat media massa pasca penetapan nomor urut pasangan calon, hingga massa kampanye.

Ketika ditanyakan, Soal anggaran sebesar sebesar Rp51 miliar untuk pelaksanaan pilkada, dia berdalih anggaran itu belum digunakannya. “Dananya untuk pelaksanaan pilkada. Kalau ditanya masih kurang, tidak tahu, kan belum digunakan, ” kelitnya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi terkait transparansi anggaran untuk tahapan pilkada.
Padahal, anggaran yang diperoleh dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bekasi totalnya berjumlah Rp51 miliar.

“Anggaran yang didapat KPU tentu adalah angka yang sangat besar. Namun menyikapi besaran anggaran tersebut juga harus bijaksana,” kata Uchok.

Karenanya, kata Uchok, publik perlu tahu dana sebesar itu akan digunakan untuk apa saja pada penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah tersebut.

“Harus tahu peruntukkannya buat apa saja dan bagaimana komposisi alokasinya. Apakah memang prioritas, sesuai kebutuhan ataukah sifatnya hanya komplementari. Bagaimana signifikansinya dalam menunjang kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada,” tambahnya.

“Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar dimunculkan mengingat salah satu prinsip penyelenggaraan Pilkada adalah efektif dan efisien. Maka anggaran pilkada pun wajib mencerminkan prinsip tersebut,” ujarnya.

Ia memahami jika Pilkada mendatang anggaran yang harus dikeluarkan sangat besar. Meski demikian, Ia mengingatkan kepada penyelenggara bahwa keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas anggaran Pilkada adalah mutlak.

“KPU dan Bawaslu di daerah mestinya menyampaikan secara terbuka kepada publik komponen dan besaran anggaran Pilkada yang mereka kelola,” katanya.

Uchok menambahkan, ada dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sebesar Rp51 miliar yang digelontorkan Pemkot Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sayangnya, sosialisasi yang dilakukan terkesan sangat minim.

Dalam pelaksanaan tahapan pilkada misalnya, mulai pengumuman pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, penetapan pasangan calon, pengundian atau pengumuman nomor urut pasangan calon, hingga jadawal kampanye, terkesan KPU Kota Bekasi kurang mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media massa.

“Saya lihat belum ada publikasi sama sekali hususnya di media massa semacam informasi terkait pengundian nomor urut calon hingga massa kampanye. Seharusnya kan ada anggaran buat iklan di media massa. Dan itu seharusnya dilakukan pada awal tahapan dimulai,” tuturnya. (sar)

Tags
Close