Cikarang

Pansus 26 Siapkan Perda Dongkrak PAD

Radarbekasi.id – Panitia Khusus (Pansus) 26 DPRD Kabupaten Bekasi meyakini potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD, Pansus bakal membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum serta perlindungan bagi pemungut pajak.

Menurut Ketua Pansus 26 DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin, Perda yang sudah ada, yakni No 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum memberikan perlindungan hukum serta regulasi untuk mendongkrak PAD untuk Kabupaten Bekasi.

Dikatakan Nurdin, nantinya pembuatan Perda yang menekan sistem dalam pemungutan pajak serta penerapan sanksi. Ia meyakini hal ini bisa meningkatkan PAD yang saat ini hanya mencapai sekitar Rp2 triliunan.

”Kami sudah melakukan kunjungan kerja ke Surabaya dan Mojokerto bagaimana caranya pemungutan pajak daerah yang terdiri dari 11 jenis,” terangnya.

Adapun 11 jenis pajak tersebut, diantaranya, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi bangunan, BPHTB, galian air non mineral, pajak penerangan jalan umum, dan pajak pakir.

Lanjut Nurdin, adanya pembuatan Perda ini lebih untuk pengawasan yang lebih ketat kepada wajib pajak. Ia menduga, banyaknya para pengusaha nakal atau melakukan kecurangan pembayaran pajak, harus ditertibkan untuk peningkatan PAD.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 26 DPRD Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin menambahkan, adanya pembuatan Perda yang mengatur sebagai payung hukum penarikan pajak daerah, tidak lepas dari acuan UU 28 tahun tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi serta PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan dan tata cara perbaikan sistem pajak.

“Jadi dalam peraturan yang mengacu pada Undang-undang dan peraturan pemerintah, kami bakal penekanan pemberian sanksi apabila ada wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam penyetoran pajak. Oleh sebab itu, bagi pemungut pajak serta penegak Perda kami buatkan payung hukum untuk kenyamanan petugas ketika menindak pengusaha nakal,” beber Teten.

Dirinya berharap, dengan potensi sektor pajak dengan pertumbuhan Kabupaten Bekasi yang semakin banyak investor yang berinvestasi, bisa meningkatkan PAD yang lebih baik. Kata dia, dari kunjungan kerja ke Surabaya yang PAD nya mencapai Rp4,5 triliun, bisa diikuti.

”Secara geografis Kabupaten Bekasi lebih luas, dan aspek pertumbuhan ekonomi tidak kalah jauh dan berbeda. Sehingga bukan hal mustahil kalau PAD yang memiliki kawasan industri terbesar se Asia ini bisa menyamai Kota Surabaya,” pungkasnya. (and)

Tags
Close