Berita Utama

Kadisdukcapil Ogah Layani Undangan DPRD

CIKARANG PUSAT – Setelah mendapat kritikan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, masih rumitnya untuk mengurus KTP-El, khususnya jumlah blangko yang masih terbatas, mendapat respon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskucapil) Kabupaten Bekasi, Ali Sabana.

Menurut Ali, bahwa KTP-El yang sudah siap cetak 110 ribu, dimana blangko yang diberikan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) secara bertahap 20 ribu untuk distribusikan ke 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

“Misalnya Kecamatan Tambun Utara dikasih 400 blangko, Tambun Selatan 500 blangko, itupun kekuatan alat untuk melakukan pencetakan KTP-El perhari hanya 100, ada juga yang 75, itu tergantung alatnya,” beber Ali.

Terkait tidak adanya kerusakan alat pencetakan KTP-El seperti yang disampaikan pihak Diskominfo, Ali membantahnya.

“Itukan kata mereka (Diskominfo,red), yang menggunakan itu kan kami (Disdukcapil). Buktinya masih banyak gangguan alat pencetakan KTP-El, dan ini harus cepat diperbaiki, jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat jadi terganggu,” harapnya.

Ali mengklaim, pihaknya (Diskucapil) selalu berkoordinasi dengan Diskominfo setiap ada permasalahan. “Kalau misalkan mau ada pelayanan keliling, kami akan berkoordinasi, bahwa di kecamatan tersebut mau ada pelayanan pembuatan KTP-El keliling,” ucapnya.

Menyikapi rencana Daris (Wakil Ketua DPRD,red) untuk mengumpulkan 23 Kasi Kependudukan untuk menanyakan permasalahan KTP-El tersebut, kata Ali sudah terlambat. Pasalnya, Kasi Kependudukan, Camat, dan Diskucapil sudah pernah dikumpulkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kasi kependudukan dan camat sudah pernah diundang oleh anggota DPRD, dan sudah saya jelaskan permasalahannya seperti apa. Lalu ngapain harus dipanggil lagi?, paling itu-itu juga permasalahannya,” tukas Ali.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mengurangi angka pungutan liar (pungli) dalam pembuatan KTP-El, DPRD Kabupaten Bekasi akan mengawasi kinerja dinas-dinas terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris. “Kalau ada indikasi pungli atau pelayanan yang tidak baik, kami akan sampaikan langsung ke bupati,” katanya saat ditemui usai melakukan sidak ke Diskucapil, belum lama ini.

Lanjut Daris, minggu ini pihaknya akan melakukan sidak ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bekasi, karena berkaitan dengan pembuatan KTP-El.

“Pada saat kami lakukan sidak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kata pegawai yang bertugas ada alat pembutan KTP-El rusak, tapi dari keterangan Diskominfo tidak ada peralatan yang rusak. Ini yang harus dicari tahu mana yang benar,” ujarnya.

Pasalnya, lanjut Daris, sudah banyak laporan dari masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tapi selama sembilan bulan belum KTP-El nya belum juga selesai, dan warga sudah menghabiskan banyak biaya untuk ongkos bolak-balik ke Disdukcapil.

“Untuk masyarkat yang kurang mampu, ongkos bolak-balik mengurus KTP-El bisa digunakan untuk membeli beras. Dan kami akan panggil semua operator yang ada di 23 kecamatan,” janji Daris.

Salah satu warga Kecamatan Babelan, Herman (19) mengaku sudah dua kali datang ke kantor kecamatan untuk perekaman KTP-El, tapi jaringannya selalu luring (offline).

“Saya sudah menunggu antrian panjang dari pagi, begitu sudah mau giliran perekaman, jaringannya luring, dan pihak kecamatan juga tidak bisa memastikan kapan jaringan kembali berfungsi,” keluhnya.

Kasi Kependudukan Kecamatan Babelan, Tugina menjelaskan, kondisi jaringan yang sering luring memang menjadi salah satu faktor yang menghambat perekaman KTP-El jadi terhambat. (pra)

Close