Berita UtamaCikarang

Pemkab Sulit Penuhi RTH

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi masih belum maksimal dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sirkulasi udara demi kesehatan masyarakat dan ruang publik. Bahkan tahun ini, dengan alasan keterbatasan anggaran, tidak ada rencana untuk menambah RTH.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, E.Y Taufik. Ia mengakui, apabila dari amanah Undang-undang terkait RTH, dari seharunsya 30 persen baru terpenuhi 17 persen, itupun 10 persennya dari pihak ketiga atau swasta.

”RTH itu memang amanah Undang undang, namun untuk di Kabupaten Bekasi yang diwajibkan tersedia RTH hanya diwilyah perkotaan, yakni dari perbatasan Kota Bekasi, Tambun Selatan, Cibitung dan Cikarang secara keseluruhan,” ucapnya kepada Radar Bekasi.

Dijelaskan Taufik, wilayah perkotaan di Kabupaten Bekasi ada sekitar 60 ribu hektar dari luas 122 ribu hektar secara keseluruhan. Dari 60 ribu hektar wilayah perkotaan tersebut, Pemkab Bekasi baru menyanggupi sekitar sembilan ribu hektar untuk RTH.

”Kami akui untuk pemenuhan RTH masih sangat sulit, dan tahun ini secara khusus belum ada rencana penambahan,” terangnya.

Namun kata dia, untuk memenuhi RTH itu, pihaknya akan berupaya meminta kepada para pengembang yang punya kewajiban untuk menyediakan 10 persen di wilayah perkotaan.

Taufik meyakini, apabila para pengembang sudah memenuhi kewajiban dalam penyediaaan RTH, maka bisa meringankan pemerintah. Oleh karena itu, salah satu kewajiban pengembang dalam proses perizinan, pemeintah sudah melakukan penekanan untuk menyediakan RTH.

Selain itu, sambung Taufik, peran pengembangan untuk menyediakan RTH yang berasal dari kewajiban penyerahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), saat ini sudah mencapai sekitar 300 hektare.

”Saya yakin kalau pengembang sudah memenuhi kebutuhan RTH dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak perlu repot-reot membebaskan lahan untuk RTH, yang penting dalam hal ini, memang perlu ada pengawasan dari dinas tekhnis untuk melakukan peninjauan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti menekankan, pihaknya dalam pembahasan anggaran bakal melakukan koreksi untuk penyedian RTH yang wajib dianggarkan oleh Pemkab Bekasi. Sebab menurut politisi PDIP ini, kebutuhan RTH adalah hak masyarakat yang sudah membayar pajak.

”Dalam memenuhi kebutuhan RTH, Pemkab harus peka, karena ini hak masyarakat dan amanah UU. Jadi hal ini harus menjadi perhatian bersama, setidaknya kalau RTH sudah terpenuhi, ruang publik semakin banyak, maka masyarakat bisa menikmati dari hasil pajak yang mereka bayarkan,” pungkasnya. (and)

Tags
Close