Politik

Ada ASN Pasang DP Satu Hati

Radarbekasi.id – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot disinyalir tidak bersikap netral dalam masa kampanye Pilwalkot Bekasi. Beberapa diantaranya banyak yang memasang display profile (DP) salah satu paslon dalam media sosial, semisal WhatsApp Group (WAG).

Kecurigaan itu dilontarkan politisi PKS yang juga anggota DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro. Dirinya mencurigai sejumlah ASN mendukung calon petahana dengan memasang DP di aplikasi massenger WAG berbasis android dengan logo Satu Hati yang merupakan jargon pasangan nomor satu, Rahmat Effendi – Tri Adhiyanto.

Ia mengatakan penggunaan “DP” berlogo Hati dengan bertulisan SATU dan frase yang sama yang menjadi identitas sebahagian ASN, menurutnya bukan sebuah spontanitas akan tetapi menandakan sebuah gerakan dan pesan politik bagi paslon tertentu.

“Peraturannya sudah jelas mereka tidak boleh memberikan “like”, foto bareng dengan pasangan calon, simbol-simbol tangan yang digunakan, bahkan hadir di bukan kampanye misalkan deklarasi itu tidak boleh,” protesnya.

Chairuman juga selaku anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi menegaskan, akan segera memanggil Ketua Panwaslu Kota Bekasi, terkait informasi di masyarakat maupun media atas munculnya simbol-simbol yang diduga menjadi gerakan dukungan politik Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap salah satu pasangan calon tertentu.

“Kami Komisi I akan memanggil Panwaslu untuk menjelaskan perihal yang terjadi dan bisa bersikap tegas serta mampu menjembatani keresahan yang terjadi di masyarakat atas perbedaan persepsi yang muncul dan memberikan jawaban kepastian apakah hal itu merupakan sebuah pelanggaran atau tidak,” ujarnya.

Menanggapi maraknya kabar tersebut, Pjs Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah menyatakan tidak pernah ada informasi yang ia terima langsung perihal ANS di lingkungan Pemkot Bekasi yang berlaku seperti itu, semisal memasang WAG berlogo salah satu paslon.

Ia menjelaskan, apabila memang ada pelanggaran yang dilakukan para ANS, disertai barang bukti dan saksi, maka itu menjadi wilayah kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terlebih dahulu.

“Jadi gini, salah satu tugas yang diberikan Mendagri kepada saya, tugas saya memastikan bahwa PNS di lingkungan Pemkot secara keseluruhan netral. Saya hanya menyampaikan dengan segala regulasi dan konsekuensi serta akibat. Sementara kalau melalui mekanisme yang lebih berwenang untuk memeriksa lebih lanjut adalah Panwaslu atau Bawaslu. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut diduga kuat dengan barang bukti dan saksi, silakan laporkan ke Panwaslu,” katanya.

Adapun mekanisme jika ada pelanggaran, kata Ruddy, nanti Panwaslu akan melakukan pemeriksaan investigasi, lalu dilaporkan ke komisioner ASN. Komisioner akan turun, memeriksa apakah itu pelanggaran hukum atau kode etik.

“Pelanggaraan kode etik nanti rekomendasinya seperti apa saya akan mengeksekusinya. Saya tidak bisa langsung eksekusi sebelum ada rekomendasid ari komisioner ASN,” imbuh Ruddy.

Saat disinggung apakah selama ini ada intervensi dan juga kabar bahwa kepemimpinan di Kota Bekasi masih dipegang orang kepercayaan pimpinan terdahulu, Rudi menampik hal tersebut. Ia menyatakan sejauh ini tidak pernah mendengar dan merasa diintervensi.

“Keberadaan saya diterima, setiap perintah saya dilaksanakan. Sejauh ini saya tidak pernah merasa ada yang mengintervensi kinerja saya,” tegasnya.

Adapun sekali ia menegaskan, jika memang ada pelanggaran, kembali ke mekanisme yang ada.

“Mekanisme saja. Prinsipnya mekanisme, kalau ada hal-hal seperti itu, laporkan! Kalau saya langsung mengambil langkah begitu nanti, ya siapa saya?,” tukasnya. (sar)

Tags
Close