Berita Utama

Bupati Ancam Turunkan Pangkat ASN Gunakan Joki

Radarbekasi.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kabupaten Bekasi (Hima Aksi) menyoroti pemberian sanksi ringan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan jasa Office Boy (OB) atau joki di lingkungan Pemkab Bekasi.

Menurut salah satu anggota Aksi, Abdul Muhaimin, penggunaan jasa joki oleh oknum ASN untuk absensi ini sudah sangat memalukan isntitusi Pemerintah Kabuoaten (Pemkab) Bekasi yang dipimpin Neneng Hasanah Yasin.

”Kami mendesak agar ASN yang menggunakan jasa joki atau OB untuk absens, harus diberikan sanksi tegas, sehingga membuat efek jera bagi oknum ASN nakal,” ujar Abdul kepada Radar Bekasi, Rabu (7/3).

Dirinya berpendapat, dinas tekhis yang mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada ASN nakal harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi sosial. ”Harus ada sanksi nyata, paling tidak dijemur di lapangan atau hormat bendera selama beberapa jam supaya menjadi efek jera bagi ASN lainnya,” imbuh Abdul.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengaku, pihaknya sudah membentuk tim untuk menyelidiki kebenaran adanya oknum ASN yang menggunakan jasa OB dalah hal absensi. ”Kalau kalian kasih tahu saya siapa orangnya (ASN,red) yang menitip absen tersebut, saya akan langsung memberikan sanksi,” ucap Nenneg kepada Radar Bekasi saat ditemui disela kegiatan evaluasi LKPJ tahunan, di Jababeka, Rabu (7/3).

Kata dia, salah satu cara untuk mengetahui siapa oknum ASN yang menggunakan jasa OB untuk absen itu dengan memanggil pihak ketiga yang mengetahui sistem operasional fringerprint.

”Ini benar-benar aneh, karena perilaku oknum ASN yang menggunakan joki untuk absen itu sudah tidak baik. Hingga saat ini kami belum tahu siapa orangnya, kalau memang sudah ketahuan, dan berapa kali dia menggunakan joki, maka akan diberikan surat peringatan dan sanksi berupa penurunan pangkat,” tegas Neneng.

Sebelumnya, Sekretaris BKPPD Kabupaten Bekasi, Hanief Zulkifli, menyampaikan terima kasih atas informasi dari masyarakat dan kalangan pers yang melakukan kontrol sosial, sehingga pihaknya bisa melakukan perbaikan.

”Hal ini sudah menjadi pembahasan dengan pimpinan, yakni bupati dan pak sekda. Kami juga akan menyebarkan surat edaran kepada seluruh Unpeg OPD se Kabupaten Bekasi,” terang Hanief.

Lanjutnya, apabila memang benar terjadi penitipan absen yang dilakukan oleh oknum ASN, maka oknum tersebut bakal diberikan sanksi ringan yang mengacu pada PP no 53 tahun 2000 tentang kedisiplinan ASN.

”Terkait soal absensi, itu merupakan sanksi ringan berupa administrasi,” tuturnya.
Hanif menambahkan, pemberian sanksi kepada ASN harus mengacu pada PP kedisiplinan, mulai dari sanksi ringan hingga berat memiliki klasifikasi tertentu.

”Salah satu sanksi ringan adalah soal absensi dan keterlambatan, perselingkuhan sesama ASN merupakan sanksi sedang. Sementara ASN yang bersinggungan dengan hukum akibat penyalahgunaan wewenang, itu akan dikenakan sanksi berat,” ujarnya.

Menurut Hanif, dengan kondisi tersebut, pihaknya bakal menjadwalkan setiap bulan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lingkungan OPD demi meningkatkan kualitas kerja dan kedisiplinan ASN dari segi tingkat kehadiran.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Radar Bekasi dari salah satu sumber yang tak ingin disebutkan namanya, perilaku titip absen melalui joki OB sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan terjadi dibeberapa dinas.

”Itu memang benar, jadi caranya itu sudah disetting terlebih dahulu. Jari oknum ASN selaku penitip absen dibuat menggunakan silicon dan disesuaikan dengan jari OB yang dijadikan sebagai joki. Ini bukan hanya tinggkat staf saja, oknum pejabat juga ada,” tutur salah satu OB kepada Radar Bekasi. (and)

Close