Berita Utama

Penyerapan 30 Persen TKL masih Wacana

Perlu Dibuat Perda

Radarbekasi.id – Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk memberikan peluang kerja kepada tenaga kerja lokal masih jauh dari harapan. Padahal, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, sudah menyepakati kerjasama dengan pengusaha dan kawasan industry, 30 persennya harus tenaga kerja lokal.

Menurut Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP FSPMI, Obon Tabroni mengatakan, progam 30 persen tenaga lokal yang sudah disepakati Bupati Bekasi dengan pengusaha dan investor, khususnya di kawasan industri Kabupaten Bekasi, sama sekali tidak berjalan.

”Sebagai aktivis buruh, tentunya kami juga tenaga kerja, dan sangat mengetahui berapa banyak Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang bekerja di perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Bekasi,” ujar Obon saat dihubungi Radar Bekasi, Kamis (8/3).

Menurut Obon, lima persen saja TKL dari jumlah pekerja yang ada di kawasan industri dari sekitar lima ribuan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, itu sudah sangat hebat. Oleh karena itu, ia mengkritisi adanya program kerjasama 30 persen TKL yang hanya janji manis kepala daerah.

”Kami dari serikat buruh sangat mendukung penuh program bu Neneng untuk memberikan lapangan tenaga kerja bagi masyarakat daerah, sehingga kalau masyarakatnya sudah banyak yang bekerja, secara otomatis pengangguran semakin berkurang dan kemiskinan juga teratasi. Dan bukan mustahil, dari aspek keseriusan 30 persen TKL terealilasi, maka Pemkab Bekasi mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bekasi,” terangnya.

Obon berpendapat, belum berjalannya program 30 persen TKL di perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, karena dari kesepakatan antara bupati dengan pihak pengusaha tidak ada yang mengatur klausul sanksi apabila kesepakatan tersebut tidak terpenuhi.

”Program bagus kalau tidak ada regulasi bagaikan macan ompong. Oleh sebab itu, kami mendorong untuk menumbuhkan TKL bisa mudah mendapatkan pekerjaan, sebaiknya dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur apabila setiap pengusaha yang berada di Kabupaten Bekasi wajib merekrut TKL sebanyak 30 persen,” imbuhnya.

Ditambahkan Obon, apabila dari ketentuan tersebut dilanggar, nantinya dalam Perda tersebut juga mengatur adanya berupa sanksi kepada pengusaha atau investor, supaya menjadi efek jera.

”Kami harap bupati bisa mengusulkan untuk membuat Perda nya, sehingga jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi bisa teratasi,” saran Obon.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabuoaten Bekasi, Edi Rochyadi mengakui, apabila program TKL 30 persen belum berjalan maksimal. Meski demikian, kata dia, pihaknya bakal melakukan progres untuk merealisasikan program tersebut.

Salah satu cara yang dilakukan pihaknya, dengan memberikan pembinaan tenaga kerja baru melalui pelatihan di Balai Lapangan Kerja (BLK) serta membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK).

”Kami upayakan secepatnya bisa terealisasi, sebab dalam memasukkan tenaga kerja tentunya harus punya kemampuan atau keahlian. Oleh sebab itu, untuk saat ini masalah keahlian masih jadi kendala, sehingga dengan adanya BLK dan BKK, kami bisa lebih mudah menyalurkan TKL kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi,” terang Edi. (and)

Related Articles

Back to top button