Berita Utama

Pansus 26 Soroti Pajak Air Tanah

Radarbekasi.id – Panitia Khusus 26 DPRD Kabupaten Bekasi terus menyoroti banyaknya potensi pajak yang tidak tergali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya pajak penggunaan air tanah yang serapannya dinilai tidak masuk akal.

Diklaim sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se Asia Tenggara, jumlah wajib pajak pada sektor penggunaan air tanah di Kabupaten Bekasi hanya berjumlah sekitar 300. Sehingga pemasukan untuk PAD yang diterima dari sektor ini tidak mencapai Rp10 miliar per tahun.

“Ini salah satu sektor pajak yang kami pikir jauh dari bayangan kaharapan. Potensi industri di Kabupaten Bekasi itu besar, ada 2.000-3.000 pabrik di satu kawasan. Tapi saat kami tanyakan pajak air tanah, hanya ada 300 yang membayar,” ujar Ketua Pansus 26 DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin saat dihubungi Radar Bekasi, Minggu (11/3).

Kata Nurdin, sejak satu bulan belakangan, Pansus 26 resmi dibentuk untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak daerah. Saat ini, penyusunan masih berlangsung dengan memanggil seluruh pihak yang terkait dengan perpajakan daerah. Tujuannya untuk mengetahui wajib pajak dari 11 jenis pajak, dan secara otomotis pemerintah dapat mengetahui sebagai sektor PAD.

Menurut Nurdin, pajak air tanah seharusnya bisa menjadi salah satu sumber PAD, terutama di daerah yang kuat dengan sektor industrinya, seperti di Kabupaten Bekasi.

Ia meyakini, setiap industri yang berdiri, baik industri kecil hingga skala besar, membutuhkan air untuk menjalankan usahanya. Namun demikian, kompensasi yang didapat pemerintah daerah dari air yang digunakan tersebut jauh dari harapan.

“Kalau perusahaan besar yang ada di kawasan, katakanlah jumlahnya 3.000 perusahaan, itu masih dari satu kawasan, dan diketahui disini ada delapan kawasan industri, berarti jika wajb pajaknya hanya 300 perusahaan, maka yang bayar pajak hanya 10 persen. Kemudian sisanya mereka ambil air dari mana? Apakah dari PDAM? Apa iya mereka tidak menggunakan air tanah sedikit pun, tentu hal ini perlu ditelusuri bersama,” harapnya.

Sambung Nurdin, sejak Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disahkan, pengelolaan pajak air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya pajak kendaraan bermotor yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat. Kendati demikian, berbeda dengan pajak kendaraan bermotor, persentase pemerintah kabupaten/kota dari pajak air tanah lebih besar.

“Kalau pajak kendaraan bermotor itu 70 persen diambil oleh provinsi, dan 30 oleh kabupaten/kota. Sedangkan pajak air tanah justru sebaliknya, 70 persen diberikan pada kabupaten/kota. Meski begtu, jumlahnya tetap kecil, nilainya tidak lebih dari Rp10 miliar,” bebernya.

Nurdin menambahkan, masalah pajak air tanah ini masih ditelusuri akar persoalannya. Rendahnya penerimaan pajak air tanah bisa disebabkan karena proses izin yang terlewat, pencatatan yang tidak benar atau nilai perolehan air yang rendah.

“Termasuk apakah yang 300 wajib pajak itu taat membayar semua, atau justru tidak. Apakah petugas di lapangan mengecek meteran airnya? Nilai perolehan air pun kalau terbilang sangat murah, sehingga harus dinaikkan. Kami sekarang masih terus telusuri termasuk mengecek kondisi di daerah terdekat seperti di Kota Bekasi dan Karawang sebagai pembanding,” terngnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Juhandi mengakui, dalam hal pemungutan pajak air tanah, pihaknya masih terkendala masalah perizinan. Sehingga meskipun ada objek pajak, namun pihaknya tetap harus memungut yang diperkuat dengan Peraturan Bupati. Meski demikian, dalam hal ini pihaknya masih terkendala masalah pengawasan yang begitu luasnya Kabupaten Bekasi secara geografis.

”Intinya, dengan dibentuknya Pansus 26 ini kami merasa terbantu, karena ada beberapa item sektor pajak yang belum dipungut atau los potensi. Sehingga hal ini menjadi masukan dan bahan evaluasi supaya ke depan potensi yang ada jangan sampai lolos lagi demi meningkatkan PAD,” tandasnya. (and)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button