Berita Utama

BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan

Radarbekasi.id – Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi untuk memanggil tiga badan usaha di Kota Bekasi, yang terbagi atas dua badan usaha tidak patuh dalam pembayaran iuran, satu badan usaha tidak patuh dalam pendaftaran seluruh pekerja dan pembayaran iuran.

Setelah penyerahan SKK tersebut, maka pihak Kejari akan segera memanggil atau memeriksa ke lapangan terkait tiga perusahaan tersebut.

“Saya sangat berterima kasih atas kehadiran, pendapat, support dan sinergi dari semua pihak, khusunya Kejari Kota Bekasi,” ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Siti Farida Hanoum, usai melakukan pertemuan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tahap I Tahun 2018 dengan Kejari Bekasi, Dinas Tenaga (Disnaker) Kerja Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi, UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, kemarin.

Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat, Giyadi mengapresiasi kegiatan tersebut dikarenakan apa yang menjadi target BPJS Kesehatan dalam rangka kepatuhan badan usaha juga merupakan tugas dari Balai Pengawas Ketenagakerjaan.

“Pengawas kami sudah memiliki rencana kerja yang memiliki data perusahaan yang dalam pengawasan, apabila BPJS Kesehatan memiliki data perusahaan yang membandel, maka bisa dicocokkan datanya dan dilakukan pemeriksaan bersama, tidak menutup kemungkinan data dari BPJS Keseahtan bisa membantu kami dalam hal informasi perusahaan yang membandel namun tidak dalam pengawasan kami,” terangnya.

Sedangkan Kepala Kejari Negeri Kota Bekasi, Didi Suhardi menambahkan, forum pertama dalam tahun ini merupakan evaluasi dari pencapaian tahun lalu, kemudian upaya-upaya yang akan dilakukan bersama dalam meningkatkan kepatuhan peserta dan pemberi kerja terhadap implementasi program JKN-KIS Kedepannya. (oke)

Related Articles

Back to top button