Cikarang

Lemah Pengawasan, Reklame Tak Berizin Marak

Radarbekasi.id – Kepala Seksi Penerbitan Izin Sosial Ekonomi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Masim, mengakui jika pihaknya kecolongan terkait adanya ribuan reklame yang tidak berizin. Ia beralasan, hal tersebut terjadi karena kurangnya pegawai.

”Kami akui memang ada beberapa titik reklame yang tidak memiliki izin, dan kami bakal melakukan penertiban,” ucap Masim saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu (14/3).

Menurut Masim, dalam rangka penindakan dan penertiban, pihaknya terlebih dahulu melakukan teguran sebanyak tiga kali sebagai bentuk sanksi. Sementara untuk penertiban, nantinya akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

”Ini menjadi perhatian kami, karena masalah perizinan perlu pengawasan dan pengendalian. Tapi karena minimnya pegawai di DPMPTSP, yakni hanya ada dua orang, sehingga menjadi perhatian dan harus dicarikan solusinya,”tutur Masim.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 26 DPRD Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin sangat menyesalkan banyaknya reklame yang tidak memiliki izin lantaran lemahnya pengawasan. Ia menilai, hal itu menjadi salah satu faktor minimnya masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame.

”Memang saat kami bentuk pansus dan mulai meninjau ke lapangan, banyak sekali potensi PAD yang belum tergali untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bekasi,” terang pria yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi ini.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPMPTSP bekerja sama dengan dinas terkait untuk menertibkan reklame yang tak memiliki izin tersebut. Sehingga dalam pemungutan pajak lebih mudah untuk dilakukan.

”Kalau ribuan reklame yang tidak berizin, tentu ada kesalahan. Dan ini harus menjadi perhatian dari terkait, karena harus ada kerja sama yang baik demi meningkatkan PAD,” imbuhnya.

Sedangkan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya (PDL) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Betty menerangkan, meskipun pihaknya mendata ada 1.519 titik reklame yang tidak berizin, tapi pihaknya tetap menjadikan sebagai objek pajak.

Dari jumlah ribuan tersebut, sebanyak 396 diantaranya sudah di inventarisir dan masuk PAD, karena sudah ada Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD).

”Kenapa baru 396 dari ribuan titik reklame tersebut yang di invetarisir? Karena saat ini masih dalam proses pencocokan. Apalagi pemilik reklame yang terdata tersebut tidak memiliki nama dan alamat, sehingga hal ini yang sedang kami upayakan untuk menagih pajaknya. (and)

Related Articles

Back to top button