Berita Utama

Dua Pegawai BPN Ditetapkan sebagai Tersangka

Radarbekasi.id – Team Satgas Saber Pungli akhirnya menetapkan dua oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, yaitu I dan H sebagai tersangka pungutan liar (pungli) dengan modus jasa ukur tanah dan pembuatan sertifikat. Dimana keduanya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polrestro Bekasi Kabupaten, Rabu (14/3).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Team Satgas Saber Pungli sekaligus Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Lutfie Sulistiawan. “Kedua oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Mereka telah memenuhi unsur,” kata Lutfie, Kamis (15/3).

Ia menjelaskan, dua tersangka tersebut menjabat sebagai kepala seksi dan kepala staf kasi di BPN Kabupaten Bekasi. Keduanya ditangkap setelah ada laporan dari masyarakat yang mengurus sertifikat, meski sudah jadi, namun tak kunjung diserahkan.

Lanjut Lutfie, dari penangkapan kedua tersangka, selain barang bukti uang senilai Rp20 juta juga disita sertifikat dan rekaman CCTV, sehingga memenuhi unsur. Ditambahkannya, saat ini masih dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut dan memeriksa beberapa saksi lainnya.

“Ini kan masih proses. Kami masih menggali keterangan dari dua tersangka. Besok (hari ini,red) juga masih dilakukan gelar perkara, termasuk pengembangan lebih lanjut. Untuk saat ini baru dua yang kami tetapkan sebagai tersangka,” beber Lutfie.

Sementara itu, Kapolrestro Bekasi Kabupaten, Kombes Pol Candra Sukma Kumara membenarkan, setelah dilakukan gelar perkara, dua pegawai BPN Kabupaten Bekasi berinisial I dan H ditetapkan sebagai tersangka.

“Ada beberapa barang bukti yang kami sita, mulai dari sertifikat tanah, uang tunai dan rekaman CCTV. Kami akan merespon ketika ada laporan dari masyarakat yang dilayani. Ketika ada sesuatu yang tidak pas, lapor ke Satgas, kami akan selidiki,” ujar pria dengan tiga melati di pundak ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris mengapresiasi kinerja Tim Satgas Saber Pungli yang menciduk dua oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, itu sebagai bukti bahwa Tim Saber Pungli betul-betul aktif di Kabupaten Bekasi. Tapi Daris meminta, Tim Saber Pungli jangan hanya fokus di BPN saja.

“Ini bukan persoalan kecil, Tim Saber Pungli harusnya juga masuk ke sejumlah dinas, seperti Disdukcapil. Pasalnya, dari tiga juta masyarakat, untuk satu orang pembuatan KTP-El bisa dikenakan biaya Rp300-Rp400 ribu,” tutur Daris.

“Saya bersyukur. Apalagi sekarang pemerintah sedang gembar-gembor mempermudah surat kepemilikan tanah, begitu juga dengan KTP-El, agar masyarakat punya administrasi kependudukan. Sangat dipersulit dan mahal oleh para oknum nakal,” tukasnya.

Daris juga meminta agar Tim Saber Pungli harus hadir di semua instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Pihaknya mendorong dan menyokong tindakan Tim Saber Pungli.

“Maling itu lebih pintar. Di situ tidak usah menyalahkan pengawasan yang kurang. Malingnya lebih hebat, lebih pintar. Harus ada penegak hukum yang ahli dalam memberantas pungli,” imbuhnya.

Pasca du oknum pegawain BPN tersebut terjaring OTT, kantor BPN yang biasanya ramai pun terlihat sepi. Hal itu diakui salah satu satpam di kantor BPN Kabupaten Bekasi yang tidak mau namanya ditulis.

“Biasanya sampai pukul 17.00 pelayanan masih ramai, tapi hari ini (kemarin,red) sudah sepi,” ucap satpam tersebut, Kamis (15/3).

Sebelumnya diberitakan, dua oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi berinisial I dan B terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi dan Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, yang diduga melakukan pungli dengan Barang Bukti (BB) uang sebesar Rp10 juta, Rabu (14/3).

Namun setelah dilakukan pengembangan, OTT yang dipimpin Kanit Krimsus Polres Metro Bekasi, AKP Widodo, ditemukan lagi uang sebesar Rp10 juta, sehingga total uang yang disita sebagai BB menjadi Rp20 juta.

Dari informasi yang dihimpun Radar Bekasi, dua pegawai BPN tersebut digelandang oleh Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi dari dalam gedung BPN Kabupaten Bekasi, yang berada di kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Kapolrestro Bekasi, Kombes Pol Candra Sukma Kumara mengatakan, kasus dugaan pungli itu sebagai jasa ukur tanah dan pembuatan sertifikat yang melibatkan dua pegawai BPN Kabupaten Bekasi tersebut, masih dalam penyidikan.

“Hasilnya seperti apa, nanti pasti kami sampaikan ke rekan-rekan media,” janj Candra saat dihubungi melalui gawai (handphone), kemarin.

Lanjut dia, pihaknya masih mendalami kasus pungli itu, termasuk dua alat bukti lainnya.

“Untuk dugaan sementara pungutan liar,” ujar Candra.

Adapun Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Rizal Marito menjelaskan, OTT tersebut melibatkan Tim Saber Pungli Polrestro Kabupaten Bekasi bersama Kejaksaan dan Inspektorat.

“Sebelum dirazia, terlebih dahulu di gelar atau ekspos bahasa kejaksaan, kemudian lanjut ke penindakan. Namun berdasarkan gelar perkara, kami bisa ditentukan kedua orang tersebut diduga melakukan pemerasan terkait pembuataan sertifikat, dan kemungkinan tersangka bisa bertambah, tergantung dari bukti-bukti yang ditemukan,” terang Rizal.

Ditegaskan Rizal, kedua pelaku bisa terjerat Pasal 12 huruf e(UU No 20 tahun 2001) atau 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara.

Sementara itu, Bagian Humas BPN Kabupaten Bekasi, Dadun mengelak terkait adanya OTT terhadap dua pegawai BPN yang diduga melakukan pungli.

“Bukan OTT, cuma ada pengaduan dari masyarakat, kemudian pihak Kpolisian menindak lanjutinya. Saya tidak berani banyak omong, nanti saja ya,” jawab Dadun singkat.

Sedangkan Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo juga berkilah adanya dua pegawainya (BPN,red) yang terkena OTT.

“Bukan keran pungli, tapi ada pengaduan dari masyarakat ke Polres. Nanti-nanti dijelaskan,” tukas Deni. (pra)

Related Articles

Back to top button