Berita Utama

Dua Pegawai OTT Belum Ditahan, Kepala BPN Ogah Komentar

Radarbekasi.id – Pasca ditetapkannya dua oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli yang merupakan gabungan dari Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Inspektorat, namun hingga kini belum juga ditahan.

Dari kedua tersangka berinisial I yang menjabat sebagai kepala sub seksi dan B seorang staf di BPN Kabupaten Bekasi, berhasil disita uang sebesar Rp20 juta, yang merupakan bukti kejahatan dalam pengurusan sertifikat tanah milik salah satu pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa kedua tersangka yang merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut belum juga ditahan oleh Polres Metro Bekasi?.

Adapun Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Rizal Marito mengakui, sampai saat ini pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Ketika ditanya, apakah dalam kasus tersebut ada keterlibatan Kepala BPN Kabupaten Bekasi?, Rijal enggan untuk menjawab secara tegas.

“Nanti jika ada indikasi terlibat dalam kasus itu, pasti dipanggil,” kata Rizal kepada Radar Berkasi melalui pesan Whatsap, Rabu (28/3).

Ditambahkan Rizal, berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP, tersangka tidak ditahan itu juga bisa-bisa saja. “Ini karena syarat subjektif. Itu ya kalau syarat subjektif terpenuhi,” terangnya.

Rizal melanjutkan, dalam regulasi itu tak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tersangka pasti ditahan. Maka, berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP, perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Ia menegaskan, itu berdasarkan bukti yang cukup dilakukan dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawtiran bahwa tersangka akan melarikan diri. “Mereka (kedua tersangka,red) kan kerja di BPN Kabupaten Bekasi, dan tak akan melarikan diri,” bebernya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo tidak mau berkomentar terkait kasus tersebut saat ditemui di Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, baru-baru ini.

Adapun Kepala Pusat Data dan Informasi Tim Saber Pungli Jawa Barat, M. Yudhi Ahadiat menegaskan, semestinya jika ada oknum pegawai ASN yang kena OTT, maka pelakunya bisa ditahan, karena sudah ada barang bukti yang diamankan untuk menjadi bukti dalam proses pengungkapan kasus tersebut.

“Proses pungli itu juga bisa diklasifikasikan, apakah termasuk dalam tindakan suap atau pemerasan?. Dan Tim Saber Pungli Jawa Barat hanya melakukan pemantauan saja terhadap kasus-kasus pungli di Kabupaten Bekasi, karena wilayah hukumnya berada di bawah Polda Metro Jaya,” beber Yudhi.

Sebelumnya diberitakan, dua oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi berinisial I dan B terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi dan Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Inspektorat, yang diduga melakukan pungli dengan Barang Bukti (BB) uang sebesar Rp10 juta, Rabu (14/3).

Namun setelah dilakukan pengembangan, OTT yang dipimpin Kanit Krimsus Polres Metro Bekasi, AKP Widodo, ditemukan lagi uang sebesar Rp10 juta, sehingga total uang yang disita sebagai BB menjadi Rp20 juta.

Dari informasi yang dihimpun Radar Bekasi, dua pegawai BPN tersebut digelandang oleh Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi dari dalam gedung BPN Kabupaten Bekasi, yang berada di kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Kapolrestro Bekasi, Kombes Pol Candra Sukma Kumara mengatakan, kasus dugaan pungli itu sebagai jasa ukur tanah dan pembuatan sertifikat yang melibatkan dua pegawai BPN Kabupaten Bekasi tersebut, masih dalam penyidikan.

“Hasilnya seperti apa, nanti pasti kami sampaikan ke rekan-rekan media,” janj Candra saat dihubungi melalui gawai (handphone), kemarin.

Lanjut dia, pihaknya masih mendalami kasus pungli itu, termasuk dua alat bukti lainnya.

“Untuk dugaan sementara pungutan liar,” ujar Candra.

Sedangkan Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Bekasi, AKBP Lutfie Sulistiawan membeberkan, modus yang digunakan dua oknum pegawai BPN tersebut sehingga terjaring OTT, dengan cara menunda-nunda penyerahan 75 sertifikat milik pengembang dan meminta uang sebesar Rp400 ribu dari setiap sertifikat yang diurus. Padahal pembuatan balik nama sertifikat sudah selesai.

“Jadi, untuk satu sertifikat diminta uang sebesar Rp400 ribu. Nah, pada kasus ini ada 75 sertifikat yang sudah dibalik nama. Dan uang yang diamankan ada Rp20 juta,” beber Lutfie saat gelar perkara di Polres Metro Bekasi, Jumat (16/3) lalu.

Menurut Lutfie, penyerahan sertifikat itu sengaja ditunda-tunda agar memakan waktu lama. Sehingga dua oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi berinisial I dan B itu meminta uang agar penyerahan sertifikat bisa dilakukan.

“Ada informasi penyerahan uang pada Selasa (13/3). Tim langsung melakukan OTT dan menemukan barang bukti Rp10 juta. Namun setelah dilakukan pengembangan, ditemukan lagi uang sebesar Rp10 juta. Sehingga totalnya Rp20 juta,” terang Lutfie.

Diakui Lutfie, mekanisme atau proses balik nama benar. “Namun proses penyerahan itu dihambat dengan dalih ada transaksional. Aturannya sudah jelas. Justru yang jadi persoalan adalah penyerahan sertifikat yang diulur-ulur, supaya ada pemberian uang, baru sertifikat diserahkan,” ujar pria dengan dua melati di pundak ini. (pra)

Related Articles

Back to top button