Life Style

Pengelola Kawasan Industri Belum Penuhi Kewajiban

Radarbekasi.id – Pengelola kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi, dituding belum mampu memenuhi kewajibannya menyediakan lahan untuk pembangunan sentra Industri Kecil Menenegah (IKM) bagi pelaku usaha lokal.

Padahal,  pembangunan sentra IKM di Kawasan Industri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Pada pasal 7, disebutkan bahwa kawasan industri wajib menyediakan lahan paling sedikit lima hektare dalam satu hamparan.

Ketua Asosiasi UKM Pendukung Industri Bekasi, Edison Sihombing membeberkan, pelaku usaha membutuhkan sentra IKM di kawasan industri untuk tempat saling berkumpul. Namun sayangnya, tempat yang diinginkan itu hingga saat ini belum ada.

“Belum ada kluster di kawasan industri sampai sekarang. Padahal, sudah jelas ada Undang-undang nya, bahwa kawasan industri wajib menyediakan lahan untuk IKM,” tegas Edison.

Ia menjelaskan, di wilayah Kabupaten Bekasi, ada delapan kawasan industri besar. Diantaranya, PT Cikarang Industrial Estate (Jababeka), PT Lippo Cikarang , PT. Delta Mas, PT East Jakarta Industrial Park (EJIP), PT Megapolis Manunggal Industrial Development (MM2100), PT Bekasi Fadjar Hungkang, Greenland International Industrial Center (GIIC) Kota Deltamas, dan PT Hyundai Inti Development Park Dae Woo.

Namun Edison menambahkan, pihaknya sudah melakukan komunikasi mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah sejak 2011 lalu. Namun, sayangnya upaya yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tersebut sia-sia.

“Kami sudah tanya ke pemerintah pusat, dari sana bilang  bahwa kalau lahan itu urusannya dari pemerintah daerah.  Kami sudah ke pemerintah daerah, jawabannya nanti akan dicarikan. Tapi sampai sekarang belum ada,” sesalnya.

Edison tak mengetahui pasti penyebab kawasan industri belum mau memberikan lahan untuk dijadikan IKM. Padahal, menurut dia, bisa saja pemerintah menindak tegas bagi pengelola kawasan industri yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

“Pemerintah Daerah bisa saja memaksa untuk menyediakan lahan untuk IKM. Dengan ancaman, tidak memperpanjang izin perusahaan yang membandel. Ini membuktikan bahwa pengawasan dari pemerintah lemah,” ucapnya.

Menurut Edison, sentra IKM yang sudah ada saat ini di beberapa kawasan industri di Kabupaten Bekasi hanya untuk para pelaku IKM luar negeri. Ia menyesalkan bahwa pelaku usaha lokal tidak mendapatkan lahan tersebut.

“Di kawasan industri Deltamas sudah ada IKM Jepang. Di Jababeka ada IKM Korea. Nah IKM Indonesia ada dimana?, padahal ini Negara Republik Indonesia (NKRI) kita,” tegasnya.

Padahal, lanjut Edisen, sentra IKM di kawasan industri sangat bermanfaat dan penentu untuk kemajuan pelaku usaha. Edison menyebut, sentra IKM seperti halnya sekolah. (oke)

Related Articles

Back to top button