Berita Utama

Daris: Pengelola Kawasan Industri Harus Diberi Sanksi

Radarbekasi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, meminta Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, melalui dinas terkait agar menegur sejumlah pengelola kawasan industri di wilayah setempat yang belum mampu memenuhi kewajibannya menyediakan lahan untuk pembangunan sentra Industri Kecil Menenegah (IKM) bagi pelaku usaha lokal.

Pembangunan sentra IKM di Kawasan Industri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Pada pasal 7, disebutkan bahwa kawasan industri wajib menyediakan lahan paling sedikit lima hektare dalam satu hamparan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, mengaku belum ada klaster IKM bagi pelaku usaha lokal di kawasan industri yang lahannya disediakan oleh pengelola kawasan industri. Menurutnya, sebagai legislatif, pihaknya sudah merekomendasikan hal ini kepada eksekutif melalui rapat paripurna.

“Kami sudah rekomendasikan hal itu ke eksekutif, menekan ke Bupati agar bawahannya menegur pengelola kawasan industri yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyediakan lahannya untuk klaster IKM,” ujar Daris, kepada Radar Bekasi, Minggu (1/4).

Menurut Daris, keberadaan kawasan industri di Kabupaten Bekasi harus berkontribusi penuh untuk masyarakat sekitar, termasuk bagi para pelaku industri, kecil, dan menengah (IKM). Oleh karena itu, eksekutif harus memberikan sanksi kepada pelaku usaha industri yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

“Harus ada sanksinya bagi pengelola kawasan industri yang tidak memenuhi kewajibannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi UKM Pendukung Industri Bekasi, Edison Sihombing, menuding bahwa pengelola kawasan industri di Kabupaten Bekasi, belum mampu memenuhi kewajibannya menyediakan lahan untuk pembangunan sentra Industri Kecil Menenegah (IKM) bagi pelaku usaha lokal.

Padahal menurutnya, pelaku usaha membutuhkan sentra IKM di kawasan industri untuk tempat saling berkumpul. Namun sayangnya, tempat yang diinginkan itu hingga saat ini belum ada.

“Belum ada kluster di kawasan industri sampai sekarang. Padahal, sudah jelas ada Undang-undang nya, bahwa kawasan industri wajib menyediakan lahan untuk IKM,” beber Edison.

Ia menjelaskan, di wilayah Kabupaten Bekasi, ada delapan kawasan industri besar. Diantaranya, PT Cikarang Industrial Estate (Jababeka), PT Lippo Cikarang , PT. Delta Mas, PT East Jakarta Industrial Park (EJIP), PT Megapolis Manunggal Industrial Development (MM2100), PT Bekasi Fadjar Hungkang, Greenland International Industrial Center (GIIC) Kota Deltamas, dan PT Hyundai Inti Development Park Dae Woo.

Namun Edison menambahkan, pihaknya sudah melakukan komunikasi mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah sejak 2011 lalu. Namun, sayangnya upaya yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tersebut sia-sia.

Related Articles

Back to top button