Berita Utama

Perusahaan Cuek Soal Jaminan Ketenagakerjaan

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi Rendah

Radarbekasi.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Bekasi, baru menerima peserta yang sudah terdaftar di BPJS pusat sebanyak 10.500 tenaga kerja.
Hal ini disampaikan Kepala Cabang BPJS Kota Bekasi Mariansah, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (02/03) kemarin.

Menurutnya, dari jumlah 129.500 target peserta program BPJS Ketenegakerjaan di Kota Bekasi, hanya 10 persen para tenaga kerja yang sudah terdaftar di BPJS Cabang Kota Bekasi.

“Padahal, program jaminan ketenagakerjaan sendiri sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013 kepada seluruh pekerja dan perusahaan agar bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Mariansah.

Mariansah juga mengungkapkan, tingkat kesadaran masyarakat atau perusahaan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Kota Bekasi masih rendah dibandingkan di Kota lain.

“Kendalanya ialah banyak perusahaan yang malas untuk mendaftarkan perusahaannya atau karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini ‘kan banyak,” paparnya.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang enggan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan lantaran perusahaan tersebut merasa adanya pemborosan anggaran untuk membayar iuran keanggotaan. Padahal jika diuraikan, peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya membayar sekitar 0,24 – 1,74 persen dari gaji untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Sedangkan untuk Jaminan Kematian (JKM) hanya 0,3 persen. Dan Jaminan Hari Tua (JHT) hanya 5,7 persen, dimana 3,7 persennya harus disubsidi dari perusahaan dan dua persen dibayarkan sendiri oleh karyawan.

“Iuran itu juga bisa ditentukan oleh peserta. Jadi nanti hitungannya seperti tabungan. Dan itu akan sangat bermanfaat sekali,” tambahnya.

Sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi untuk menyiasati berbagai kendala tersebut. Diantaranya bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi.

Namun, hal tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat atau perusahaan yang ada di Kota Bekasi untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Karna berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 24 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, itu terdapat konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa sanksi administrasi sebesar Rp 1 Miliar atau sanksi pidana dengan maksimal 8 tahun penjara,” beber Mariansah.

Di Kota Bekasi sendiri, terdapat sekitar 4964 perusahaan yang terdata di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi. Namun, jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bahkan kurang dari satu persen

“Perusahaan yang paling sulit untuk mau mendaftar BPJS Ketenagakerjaan justru perusahaan-perusahaan lokal. Ada juga perusahaan Hongkong yang juga sulit untuk mau mendaftar,” ungkapnya (pay)

Related Articles

Back to top button