IndustriLife Style

PT EJIP Koreksi Bunyi Pasal 7

Radarbekasi.id – PT East Jakarta Industrial Park (EJIP), salah satu pengelola kawasan industri di Kabupaten Bekasi, menyebutkan, tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk menyediakan lahan paling sedikit lima hektare dalam satu hamparan untuk pembangunan sentra Industri Kecil Menenegah (IKM) bagi pelaku usaha lokal.

Senior Manajer PT EJIP, Yosminaldi Nur, mengoreksi bunyi pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Menurutnya, bunyi pasal 7 ayat 1 dalam PP tersebut adalah kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 hektare dalam satu hamparan.
Pada ayat 2, dikatakan, dalam hal kawasan industri diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit lima hektare dalam satu hamparan.

“Jadi, bukan seperti yang diberitakan di Radar Bekasi itu. Salah menafsirkan pasal 7 tersebut. Lima hektare itu, luas minimal kawasan industri yang akan dibangun untuk IKM. Bukan setiap kawasan industri harus menyiapkan lahan lima hektare untuk IKM,” kata Yos kepada Radar Bekasi, kemarin.

Oleh karena itu, Yos menegaskan, tidak ada kewajiban pengelola kawasan industri untuk menyediakan lahan paling sedikit lima hektare dalam satu hamparan untuk IKM, seperti yang ditulis dalam berita sebelumnya.

“Tidak ada kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk membangun atau menyediakan lahan bagi IKM,” pungkasnya.
Dari penelusuran Radar Bekasi, dalam Peraturan Pemerintah No 142 Tahun 2015, yang berkewajiban untuk menyediakan lahan bagi kegiatan IKM adalah perusahaan di kawasan industri, bukan pengelola kawasan industri. Aturan ini tertuang pada pasal 34 ayat 1 PP tersebut. (oke)

Related Articles

Back to top button