Berita Utama

KPU Hapus TPS Keliling

Radarbekasi.id – Pilkada Serentak 27 Juni 2018 nanti, warga Kota Bekasi tidak lagi difasilitasi dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) keliling seperti tahun-tahun sebelumnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI tidak mengatur lagi adanya TPS Mobile.

“Untuk TPS keliling tidak ada. Mandat UU yang berlaku dan menjadi acuan kami dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di Kota Bekasi,” ujar Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Umum dan Keuangan, Kanti Prajogo, Selasa (3/4).

Kendati demikian, KPU Kota Bekasi akan berupaya memfasilitasi para pemilih khususnya pasien Rumah Sakit (RS) agar bisa menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018.

Kanti mengakui, dengan tidak adanya TPS keliling, akan ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan sakit dan lain sebagainya.

“Ini menjadi problem kami dengan suara golput. Dan kita pun masih berupaya mencari solusi yang terbaik, agar warga yang sedang di RS bisa tetap menentukan pilihannya,” kata Kanti.

Lebih jauh, Kanti menambahkan, saat ini pihaknya sudah memiliki solusi guna menyadarkan pemilih yang ada di sejumlah rumah sakit dengan menyiapkan formulir A5 di setiap TPS se-Kota Bekasi.

“Formulir ini kita siapkan kepada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dimana, namanya telah terdaftar. Jadi, dengan formulir itu dia masih bisa gunakan hak pilihnya di TPS terdekat misal, kalau sedang di rumah sakit bisa mencari TPS terdekat,” jelas Kanti.

Sekretaris Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Irwan mengaku kecewa dengan tidak dipertahankan tempat pemungutan suara keliling pada Pilkada.

“Tujuannya agar pasien yang tengah dirawat di rumah sakit bisa menggunakan hak pilihnya saat pilkada, jika ditiadakan seharusnya sudah memiliki solusi lain,” kata Irwan.

TPS keliling saat ini, ia mengatakan, sudah tidak diperbolehkan bagi pasien rumah sakit sesuai dengan revisi aturan pilkada yang baru.
“Regulasi yang kami terima bahwa TPS ditiadakan. Kami berharap itu diadakan kembali agar pasien yang sedang di rumah sakit bisa menggunakan haknya,” kata dia.

Ia mengatakan, KPU Kota Bekasi harus mencari cara lain bila TPS keliling ditiadakan, sebab pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi hak suara masyarakat dalam proses Pilkada.

“Kalau tidak bisa TPS keliling mungkin pasien diantar oleh petugas ke TPS terdekat dengan rumah sakit,” ujar dia.

Selain pasien rumah sakit, pihaknya juga mensinyalir ada kelompok rentan tidak terdata lainnya dalam ajang Pilkada Kota Bekasi dan Pilkada Jabar 2018.

“Misalnya warga binaan di tahanan, kaum marjinal, penghuni apartemen dan kawasan industri. Kelompok itu, rawan tidak terdata karena jumlah atau golongannya sangat kecil dari masyarakat lain,” kata dia.

Ia meminta KPU Kota Bekasi bisa memfokuskan pendataan jumlah pemilih yang ada di wilayah setempat sehingga proses pemungutan suara masyarakat berjalan optimal. (sar)

Related Articles

Error, no group ID set! Check your syntax!
Back to top button