Politik

Panwaslu Ajak Masyarakat Awasi Pemilu

Radarbekasi.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi mengajak masyarakat berpartisipasi mengawasi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu. Kemarin, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dihelat di Hotel Merapi Merbabu, Jalan Cut Meutia, Rawalumbu.

Hadir sejumlah perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan pers serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandy.

Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti mengatakan, salah satu tujuan kegiatan sosialisasi sebagai upaya mendongkrak partisipasi dalam pengawasan Pemilu Pilkada Kota Bekasi.

“Peran dari semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam rangka pengawasan jalannya proses pemilu. Termasuk pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar, wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Kami berharap proses demokrasi yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkualitas,” ujar Novita.

Selain itu, kata dia, sosialisasi ini sebagai salah satu tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu di Kota Bekasi. Sehingga Pemilu dapat dilaksanakan secara aman tertib lancar, damai.

“Sosialisasi bertujuan mengakomodir peran serta masyarakat luas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain dengan membentuk berbagai regulasi terkait pengawasan pemilu, diharapkan pelanggaran pemilu semakin berkurang karena adanya kesadaran masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran, sebagai suatu esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pemilu,” jelasnya panjang lebar.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat bisa selalu bersinergi terhadap Panwaslu Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pengawasan pemilu.

“Pentingnya pengawasan Pemilu partisipatif ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan personal serta daya dukung dan kewenangan Panwaslu,” tambahnya.

Menurut, pengawasan dari unsur partisipatif dinilai akan menutupi kekurangan Panwaslu dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan pemilihan kedepannya. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat agar selalu bersinergi dengan Panwaslu Kota bekasi dengan melakukan pengawasan pada tiap tahapan Pemilu yang akan datang.

“Pada prinsipnya, kami selaku Panwaslu Kota bekasi akan terbuka dengan segala informasi dan laporan-laporan berkenaan dengan pelaksaan kampanye dan penyelenggaraan pemilu. Misalnya pada tahap pemuktahiran data, verifikasi faktual, jadi ketika ada informasi yang ingin disampaikan atau dilaporkan kepada kami, kami siap menerima,” pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Panitia Sosialiasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Bekasi, Tomy Suswanto mengatakan, tujuan lain dari kegiatan ini ialah untuk mengakomodir peran serta masyarakat luas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bekasi.

“Terbitnya undang-undang Nomor 7 tahun 2017 memberi warna baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yaitu dengan pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pengawasan pemilihan umum sesuai dengan jargon Pemilihan Umum Republik Indonesia yakni bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Manajer Pemantauan Seknas, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengatakan, masyarakat harus sadar, jalannya pemilu mesti diawasi bukan sebaliknya malah terjerumus pada hal-hal yang jelas dilarang.

“Masyarakat harus ikut serta mengawasi hajat politik, bukan akhirnya dipolitisasi untuk memilih calon tertentu. Tidak lagi dibodohi oleh politik uang, atau bagi-bagi sembako. Hati masyarakat jangan sampai tergadaikan oleh hal semacam itu,” kata Alwan.

Salah satu yang paling penting dalam penyelenggaraan Pilkada, adalah peran serta masyarakat terlibat pada setiap tahapan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Alwan mengatakan, selama ini masyarakat hanya cenderung berpartisipasi menyumbangkan hak suara tanpa berpartisipasi di tahapan lainnya.

“Kita berharap saat hari pencoblosan, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Mulai sekarang diharapkan masyarakat juga bisa melapor bila ada temuan atau dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat masyarakat,” katanya. (sar)

Related Articles

Back to top button