Berita Utama

Aset Pemkab Dikuasai Perorangan

Radarbekasi.id – Akibat belum dilengkapi sertifikat, lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang sudah dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), diserobot oleh masyarakat.
Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Bekasi, Alex Satudy mengakui, sebagai pengacara Pemkab Bekasi, apabila ada aset pemerintah yang diserobot oleh masyarakat lantaran bukti kepemilikan yang tidak kuat, bisa saja kalah saat persidangan di pengadilan.

”Belum lama ini, lahan kantor Desa Sukaresmi seluas sekitar 1,5 hektar dikuasai warga yang mengaku sebagai oleh ahli waris, karena Pemkab Bekasi belum mengurus sertifikat aset milik daerah tersebut, termasuk SMP Negeri 8, dan salah satunya gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Kebalen,” kata Alex.

Menurut Alex, adanya studi kasus beberapa aset pemerintah yang diserobot lantaran tidak dilengkapi bukti kepemilikan secara administrasi yang kuat. Padahal, ia menilai, sudah menjadi keharusan untuk mengevaluasi dan menginventarisir masalah asset pemerintah.

”Memang kami sudah melakukan evaluasi terkait birokrasi dalam mengelola aset pemerintah daerah. Sebagai pengacara, tentu harus butuh administrasi sebagai bukti otentik, dan persoalan aset tanah ini sudah ada sejak lama,” terang Alex.

Lanjut Alex, sebenarnya secara legalitas Pemkab Bekasi sudah memiliki produk hokum, yakni Peraturan Daerah (Perda) no 10 tahun 2011 tentang pengelolaan aset daerah, sehingga untuk saat ini pihaknya membentuk tim yang kerjasama Pemkab Bekasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.
”Ini akan menjadi perhatian kami, sebab lahan aset pemerintah yang dikuasai oleh perorangan maupun perusahaan sudah ada bangunan. Selain itu, masalah sosial juga menjadi perhatian kami, karena ada anak-anak sekolah yang harus mendapatkan hak pendidikan,” tukas Alex.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah aset Pemkab Bekasi berbentuk tanah sangat rentan diserobot oleh pengembang dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak lahan milik Pemkab Bekasi belum tersertifikat. Dari informasi yang dihimpun Radar Bekasi, diantaranya ada 42 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang belum bersertifikat, dan beberapa sekolah negeri di Kabupaten Bekasi, termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berasal dari pihak ketiga.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah berpendapat, kinerja Pemkab Bekasi sangat lamban dalam perapihan secara administrasi aset milik negara. Kata dia, semakin berkembangnya Kabupaten Bekasi, dan saat ini mulai dilirik para investor, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi penyerobotan lahan apabila tidak tertib administrasi.

”Masalah penyerobotan lahan kalau tidak memiliki tanda kepemilikan yang sah, itu sangat rentan terjadi penyerobotan,” ujar Yudhi saat ditemui Radar Bekasi, Selasa (3/4).

Ia mencontohkan, belum lama ini ada beberapa sekolah tingkat sekolah dasar digugat oleh ahli waris. Meskipun pemerintah sudah membangun sekolah tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun karena tidak memiliki surat yang sah (Sertifikat,red), maka tidak menutup kemungkinan, Pemkab Bekasi akan kalah di pengadilan.

”Kami sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi terkait masalah perapihan aset secara administrasi untuk disertifikatkan. Bahkan, sebagai bentuk keseriusan Komisi I untuk menyelamatkan asset tersebut, kami hadirkan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi. Namun demikian, hingga saat ini dinas terkait belum ada progresnya,” sesal Yudhi.

Selain itu, sambung Yudhi, yang membuat rentan aset pemerintah diserobot orang, memanfaat keadaan. Banyaknya aset daerah yang tidak jelas asal usul kepemilikannya, menjadi potensi atau celah pengusaha atau orang tersebut melakukan penyerobotan aset.

”Ini harus menjadi perhatian bersama, sebab sifat tanah itu secara perekonomian semakin tahun harganya terus meningkat. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi perhatian dan masalah keperdataan iharus didukung dengan bukti otentik secara administrasi untuk menunjukkan kepemilikan yang sah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Iwan Ridwan, mengakui apabila TPU di 20 titik se Kabupaten Bekasi saat ini masih ada lahan yang belum bersertifikat.
”Kami akui, memang masih ada lahan TPU yang belum tersertifikat,” ucapnya.

Namun demikian, berapa banyak lahan dan berapa titik yang belum tersertifikat, dirinya tidak mengetahui secara detail.

Iwan menjelaskan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya melakukan penekanan kepada pihak ketiga sebelum serah terima barang dalam berita acara ketika penyerahan lahan TPU. Ia menekankan kepada pihak ketiga, untuk terlebih dahulu mensertifikatkan lahan tersebut.

”Memang kami saat ini sedang melakukan perapihan masalah lahan TPU supaya bersetifikat. Sebab, kami saat ini mempunyai program untuk melakukan penataan TPU seperti taman, sehingga TPU itu tidak lagi seram. Jadi TPU bisa menjadi arena bermain masyarakat,” pungkasnya. (and)

Related Articles

Back to top button