IndustriLife Style

Volume Usaha Koperasi Tembus Rp900 Miliar

Radarbekasi.id – Volume usaha koperasi di Kota Bekasi hingga saat ini telah menembus angka sekitar Rp900 miliar dari 1.200 koperasi yang ada.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bekasi, Anim Imamuddin. Menurut Anim, volume usaha terbesar berasal dari Koperasi Pasar Kranggan.
“Volume usaha koperasi ada dikisaran angka Rp900 miliar. Dari jumlah volume usaha itu, Rp75 miliar dari Koperasi Pasar Kranggan,” kata Anim disela Rapat Kerja Daerah III Dekopinda Kota Bekasi, di Rumah Makan Raja Sunda, Selasa (4/4).

Lanjut Anim, jumlah asset koperasi hampir mencapai Rp2 triliun. Dari ribuan jumlah koperasi yang ada, mayoritas masih bermain diusaha simpan pinjam, dibandingkan sektor riil. Sebab, permintaan diusaha simpan pinjam masih sangat diminati oleh masyarakat.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan membangun jaringan usaha antar koperasi agar koperasi yang ada bisa lebih berkembang, sehingga bisa meningkatkan volume usaha koperasi.

Selain itu, untuk mengembangkan koperasi yang ada, pihaknya juga akan mendorong pemerintah agar bisa memberikan permodalan usaha melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot tanpa bunga. Meskipun bunga pinjaman modal melalui badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bekasi itu cukup rendah, yakni hanya sebesar 4 persen per tahun.

“Ke depan kami akan mendorong pemerintah supaya bisa memberikan permodalan tanpa bunga melalui BPRS Patriot, yang merupakan uang masyarakat dari pembayaran pajak,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Dekopin Pusat, Agung Sudjatmoko menjelaskan, volume usaha koperasi di Indonesia sebesar Rp169 triliun. Jumlah itu masih sangat kecil, sehingga membuat Indonesia belum masuk dalam daftar 30 negara di dunia dengan jumlah volume usaha koperasi terbesar.

“Di wilayah Asia, baru ada enam negara yang masuk dalam kategori volume usaha koperasi terbesar. Indonesia belum masuk dalam daftar negara di wilayah Asia itu,” terangnya.

Agung menilai, belum masuknya Indonesia ke dalam negara dengan volume usaha koperasi terbesar, karena ada beberapa permasalahan. Pertama, karena cara pandang (mindshet) atau pola pikir keliru yang berdampak kepada pengambilan keputusan dan tingkah laku.

“Mindshet koperasi ini seharusnya sebagai sebuah institusi yang mempunyai dua sisi, yakni sebagai perkumpulan orang yang memiliki kepentingan sama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya. Satu sisi koperasi sebagai sebuah perusahaan yang harus dikelola secara profesional,” tutur Agung.

Di sejumlah negara, lanjut dia, dua sisi tersebut berjalan normal. Sedangkan di Indonesia, yang berjalan normal hanyalah dari sisi koperasi sebagai perkumpulan orang seperti organisasi sosial kemasyarakatan.

“Dari sisi bisnis, koperasi di Indonesia belum berjalan normal, karena belum dikelola secara profesional,” ucapnya.

Yang kedua, karena persoalan tersebut, maka tata organisasi koperasi di Indonesia masih cenderung manual. Contohnya, pengurus koperasi di Indonesia tidak diberikan gaji, tetapi hanya mendapatkan bagi hasil dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ditetapkan dalam rapat anggota tahunan (RAT).

“Dinegara lain, pengurus koperasi layaknya seperti CEO sebuah perusahaan besar. Itu yang berimplikasi ke organiasi,” tandasnya.

Ketiga, koperasi di Indonesia di desain dengan mindshet seperti organisasi sosial kemasyarakatan, bukan orang yang berkumpul untuk membangun bisnis, sehingga berdampak kepada bagaimana tata kelola bisnis. Saat ini, koperasi yang ada belum fokus untuk membesarkan bisnis mereka.

“Koperasi di Indonesia masih cenderung kepada aspek sosialnya yang dikembangkan, bukan aspek ekonominya. Padahal kesejaheraaan itu bisa dibangun melalui ekonomi,” pungkas Agung. (oke)

Related Articles

Back to top button