Berita Utama

Kecewa, Kontraktor Bakal Gugat Pemkab

Radarbekasi.id – PT Tirta Dhea Addonics, selaku pemenang tender pembangunan gedung perkantoran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi 16 lantai, bakal menggugat Pemkab Bekasi.

Pasalnya, perusahaan kontraktor yang bergerak dibidang kontruksi ini merasa kecewa terkait pembatalan pembangunan gedung perkantoran pemerintah tersebut.

Pengacara PT Tirta Dhea Addonics, Aris Afandi Lubis, mengaku pihaknya merasa kecewa karena dinas terkait yang membatalkan kegiatan pembangunan gedung pemerintah 16 lantai.

”Kami akan gugat Pemkab Bekasi secara perdata. Dan kalau memang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan gedung 16 lantai itu terbukti melakukan kecurangan, maka kami gugat juga secara pribadi oknum pejabat tersebut,” katanya kepada Radar Bekasi, Kamis (5/4).

Aris menyampaikan, untuk saat ini pihaknya sedang mengumpulkan berkas-berkas sebagai bukti otentik untuk melaporkan oknum pejabat yang melakukan kecurangan dan membatalkan kegiatan yang sudah dilelang.
”Jadi, selain digugat secara perdata, dengan bukti-bukti yang kami temukan, ada pembatalan secara sepihak. Oleh karena itu, kami akan lakukan pelaporan tindak pidananya juga,” ancam Aris.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin menjelaskan, pihaknya melakukan pembatalan karena ada beberapa hal yang belum ditempuh. Menurutnya, daripada dikemudian hari ada masalah yang berhubungan dengan hokum, sehingga dilakukan pembatalan.

Lanjut Jamal, salah satu aspek yang membuat pihaknya membatalkan pelaksanaan pembangunan gedung 16 lantai itu, belum adanya rekomendasi dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

”Alasan kami batalkan, masih ada persyaratan yang belum ditempuh terkait proyek ini, dan sebelumnya pada pada tanggal 22 Maret 2018 lalu, saya selaku pengguna anggaran, sudah berkirim surat kepada Unit Lelang Pekerjaan (ULP) untuk membatalkan perlelangan. Karena sudah berjalan, dan pada akhirnya keluarlah salah satu pemenang dalam lelang tersebut,” bebernya.

Jamal menambahkan, dalam persyaratan lelang tersebut juga mengacu pada Peraturan Presiden (PP) nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara. Dimana pada pasal 10 ayat 3, pembangunan Gedung Bangunan Negara di atas delapan lantai, harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari kementerian PUPR.

Selain itu, kata Jamal, dokumen Amdal kegiatan pembangunan gedung perkantoran Pemkab Bekasi tersebut, sampai dengan saat ini belum selesai, yang mana sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
”Intinya, pembatalan ini sesuai dengan regulasi, dan tidak ada kepentingan kelompok, apalagi keuntungan pribadi,” tegas Jamal.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengaku, pihaknya sudah menerima surat tembusan dari Bupati Bekasi yang sebelumnya diberikan oleh Dinas PUPR dan ULP terkait pembatalan pembangunan gedung 16 lantai itu. Menurut dia, pembatalan harus berdasarkan kebutuhan.

”Memang kami sudah menerima surat untuk pembahasan pembatalan gedung 16 lantai tersebut. Dan akan kami bahas pada rapat pimpinan dewan bersama dengan para ketua fraksi. Setelah itu, akan kami bahas dengan seluruh dinas terkait, supaya permasalahannya bisa terlihat secara terang benderang,” tandas Sunandar. (and)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button