Cikarang

Polemik Gedung 16 Lantai

Oleh: Andi Mardani

Radarbekasi.id – Dalam kurun satu pekan belakangan, di Kabupaten Bekasi sedang ramai jadi pembicaraan terkait pembangunan Gedung Perkantoran Pemkab Bekasi 16 lantai dengan anggaran Rp100 miliar pada tahap awal yang dibatalkan.

Diawali pada minggu lalu, adanya aksi demontrasi dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama sejumlah santri yang mengatasnamakan umat Islam, berteriak untuk pembatalan gedung 16 lantai.

Mungkin sebagai jurnalis, saya pun bertanya dalam hati. Ada apa ini, karena sudah tersebarnya atau munculnya salah satu pemenang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 16 lantai. Tentunya menjadi pertanyaan besar, kenapa sudah ada pemenang dan perencanaan yang dilakukan sejak tahun lalu. Bahkan sudah dibahas juga dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara Pemkab Bekasi dengan DPRD, malah digagalkan?

Gagasan dan insting keingin tahuan mulai muncul dan mencari informasi, duduk dan ngeteh bersama Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, di ruang kerjanya. Karena memang seorang wartawan kerjaannya adalah ‘tukang tanya’, begitu juga saya tidak menyia –nyiakan kesempatan, dan bertanya kepada orang nomor satu di Kabupaten Bekasi.

Ibu yang sudah dikaruniakan tiga buah hati itu menjawab, untuk sementara pembangunan gedung 16 lantai dibatalkan, namun sebelumnya pihaknya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk menghindari adanya permasalahan hukum.

Berbekal informasi bahwa gedung 16 lantai tidak jadi dibangun, saya pun langsung melihat dan melakukan peliputan aksi demontrasi yang berteriak Pemkab Bekasi harus membangun Gedung Islamic Center dan gagalkan pembangunan 16 lantai.

Namun apa yang saya dapatkan, berdiri dan bergabung dengan kerumunan massa, tiba-tiba saya melihat seorang anggota LSM tersebut terlihat membuka pesan singkat dari telepon genggamnya, yang belum diketahui dari siapa pesan itu pengirimnya.

Dimana dalam pesan singkat itu, sebagai jurnalis saya mendengar anggota LSM tersebut mengatakan.”Bahwa demo yang dilakukan adalah setingan karena LSM itu sudah menerima Rupiah”.

Tak terima sudah dituding bahwa demo yang dilakukan organisasinya adalah hanya untuk kepentingan. Tanpa pikir panjang, seorang anggota LSM itu, langsung menghubungi si ‘pengirim pesan singkat’. Dan langsung mengklarifikasi bahwa pihaknya melakukan aksi demo secara tulus untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.

Perputaran Rupiah

Perputaran rupiah, disini saya langsung berpikiran kenapa pembangunan 16 lantai itu dibatalkan apakah karena ada komitmen orang-orang yang berkepentingan tidak terakomodir atau seperti apa. Tentunya harus diselidiki dan diamati.

Keesokan harinya, telepon genggam saya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata penelepon tersebut berasal dari pemenang dari proses lelang yang dilaksana melalui Unit Lelang Pengadaan (ULP). Dan akhirnya kita bikin kesepakatan bertemu demi informasi yang ingin diperoleh untuk kepentingan publik.

Dimana perwakilan dari perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi ini, mengatakan karena ada pembatalan sepihak. Perusahaan tersebut bakal melakukan penggugatan kepada Pemkab Bekasi. Dan pihak tersebut juga dengan lantangnya yang menurutnya, berdasarkan bukti serta percakapan melalui pesan singkat. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan 16 lantai telah menerima uang Rp3 miliar oleh salah satu peserta lelang yang kalah.

Meskipun hanya bukti percakapan yang sekilas ditunjukkan kepada saya, dan saya minta untuk dipublikasikan. Namun pihak tersebut tidak memberikannya, tapi saya pun tidak memaksa karena itu hak narasumber.

Jadi pada intinya, pihak pemenang lelang ini kecewa sebab sudah mengikuti proses lelang secara standar operasinal prosedur (SOP). Tiba-tiba ketika ingin meminta surat pelaksanaan ternyata kegiatannya dibatalkan.

Dan yang menariknya lagi, pihak pemenang lelang ini juga menyebutkan bahwa Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II ULP. Telah diintimidasi oleh orang tak dikenal, serta Ketua pokja II ini juga diimingi-imingi uang sebesar Rp500juta untuk memenangkan salah satu peserta. Supaya keluar jadi pemenang dalam pelaksanaan pembangunan gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi 16 lantai.

Berdasarkan informasi, penulis mencoba mencari informasi kepada PPK kegiatan tersebut. Terkenal dikalangan kuli tinta, seorang PPK yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ia langsung menepis adanya tudingan tersebut.

Dengan obrolan santai yang ditemani dengan es jeruk dan gado-gado. Radar Bekasi berbincang santai dengan PPK, ia pun mengatakan, bahwa dirinya juga telah dimintai keterangan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.”Saya juga tidak tahu dari mana itu sumber informasi bahwa saya menerima uang Rp3 miliar. Dan saya juga siap diduduk barengkan dengan orang yang menyebar fitnah, serta pemberinya untuk mengungkap kebenaran dan keabsahan info yang bergulir,”ujar PPK saat bincang santai dengan Radar Bekasi.

PPK pun menjelaskan, pihaknya melakukan pembatalan ini bukanlah untuk mencari keuntungan ataupun kepentingan segelintir orang. Melainkan karena ada aturan yang belum ditempuh.

Begitu juga ULP, pihaknya dalam menjalankan proses tanpa ada intimidasi. Karena bekerja melakukan proses pelelangan sesuai dengan sistem yang ada. Sehingga pihaknya tidak bisa melakukan permainan.

Karena Ketua Pokja II ULP Yayan saat Radar Bekasi sambangi ke ruang kerjanya yang berada di lantai III Gedung Bupati Bekasi, Delta Mas. Tidak ada di kantor, terpaksa demi mendapatkan informasi yang berimbang dan jernih tanpa ada agenda setting.

Penulis mendapatkan informasi dari Kepala Bagian ULP. Dirinya mengatakan kelembagaan pihaknya tidak pernah menerima uang dari pemborong manapun. Terkait proses lelang tetap dilanjutkan, Pokja mengacu pada peraturan yang ada meskipun sudah ada surat permintaan pemberhentian disaat proses lelang berlangsung. Dan disini meskipun ULP dituding telah menerima uang, lagi lagi yang disangkakan kembali menepis informasi yang beredar.

Pastinya penggalan pembangunan 16 lantai ini, yang bakal menghabiskan APBD sebesar Rp200 miliar dalam dua kali pelaksanaan. Pasti banyak kepentingan tak terlebih para anggota DPRD. Sebab sangat menjadi pertanyaan, kenapa saat pembahasan pengesahan APBD tidak menjadi polemik. Tapi saat pembatalan banyak yang berkoar-koar, tentu itulah seorang politisi. Setiap permasalahan sangat mudah untuk dipolitisasi.

Karena tanpa menghubungi anggota DPRD. Namun telepon genggam saya berdering dengan nama yang tak perlu disebutkan. Dimana ada salah satu anggota DPRD mengatakan kepada saya. Kembali permasalahannya pada ‘Peredaran Rupiah’, dimana anggota Dewan yang sudah beberapa kali periode menjadi wakil rakyat menuding ULP telah menerima uang.

Kata anggota dewan tersebut, kenapa ULP itu sudah menerima surat pembatalan lelang dari Dinas PUPR masih melanjutkan proses lelang hingga keluar salah satu pemenang. Dirinya sangat meyakini bahwa ulp terutama Ketua Pokja II telah terima uang.

Dari observasi kecil yang penulis lakukan melalui teknik wawancara dan pengamatan sebagai seorang jurnalis. Tentunya hal ini tidak boleh keluar dari subtansi sebuah organisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugas fungsinya.

Dimana menurut Redfiled dalam buku komunikasi organisasi mengatakan, suatu organisasi formal berkaitan dengan fenomena disebut komunikasi jabatan. Dimana hubungan ini terbentuk karena jabatan jabatan memiliki tugas saling berketerkaitan. Dan disini bukanlah mengedepankan perorangan melainkan lebih pada kepentingan keorganisasian.

Dan perlu diketahui, apakah dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan 16 lantai ini telah terbangun saluran komunikasi yang baik antara intansi terkait (pemangku jabatan). Tentunya penulis tidak bisa memberikan jawaban melainkan bisa dicerna sendiri.

Karena setiap kegiatan pasti ada masalah, namun apabila memang mereka yang menduduki jabatan ini berkomunikasi dengan baik dan sesuai dengan jabatan mereka. Sekalipun demikian, dalam praktiknya komunikasi jabatan ini membingungkan. Karena tidak semua jabatan dan interaksi secara seksama sesuai dengan diagram jabatan.

Tentunya dalam masalah ini harus menjadi cambukan bagi para pemangku jabatan. Sebab yang namanya ego sektoral itu dilingkungan para pejabat sudah menjadi hal yang lumrah. Namun apabila semua bisa berfikir saat bekerja tidak mengedapankan ego jabatan melainkan kepentingan masyarakat, tentunya perencanaan dan penyerapan APBD akan berjalan dengan baik demi mensejahterakan rakyat.(*) Wartawan Radar Bekasi

Related Articles

Back to top button