Cikarang

Perbaikan Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Ditagih

Radarbekasi.id – Masyarakat Kabupaten Bekasi, kembali menagih rencana pembangunan jalan provinsi Cikarang – Cibarusah.

Sejak diwacanakan empat tahun lalu, jalan yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Bogor itu tak kunjung terealisasi. Padahal, pembebasan lahan untuk perluasan jalan sudah dilakukan.

“Saya bingung, katanya ini jalan mau dibangun dan dilebarin, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dikerjakan. Kalau dilihat mah, ini jalan sudah tidak memungkinkan. Kalau pagi atau sore, macetnya luar biasa,” tutur Warga Cikarang, Didi (30), Senin (9/4).

Hal senada dikeluhkan warga Cikarang Selatan, Iin (29). Dia mengaku, awalnya kerap melewati jalur Cikarang – Cibarusah. Namun, setelah kondisi jalan rusak, Iin memilih mengambil jalan memutar. “Saya khawatirnya, jalan banyak berlubang, apalagi kalau keluar Tol Cikarang Barat, itu lubang sudah segede apa,” ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Bekasi, Jalan Cikarang – Cibarusah merupakan satu-satunya jalan alternatif di Kabupaten Bekasi yang merupakan tanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan itu memanjang lebih dari 30 kilometer, mulai dari Stasiun Lemah Abang hingga perbatasan Cibarusah dengan Jonggol.

Sementara itu, rencana pelebaran dilakukan mulai dari Serangbaru hingga Cibarusah, atau separuh dari keseluruhan jalan. Pelebaran jalan di jalur tersebut terbilang mendesak, karena jalur yang ada tidak memadai hingga kerap terjadi kemacetan.

Sementara itu, Camat Cikarang Selatan, Sofian Hadi juga mengeluhkan masalah jalan rusak di wilayah itu, selain macet, jalur tersebut rawan kecelakaan. “Itu jaln bolongnya gede-gede, kalau hujan air menggenang, dan kalau motor masuk ke jalan bolong, itu jatuh. Ya gimana tidak rawan,” bebernya.

Menurut Hadi, harusnya pelebaran jalan mulai dilakukan karena pembebasan lahan sudah beres. “Ini mah ada perbaikan cuma sedikit doang, kami juga tidak suka melihatnya. Kalau perbaikan itu harusnya semua atau total,” imbuh Hadi.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin mengimbau, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus menagih ke Pemprov. Menurut dia, berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedikitnya 10 persen dari pajak kendaraan yang dipungut provinsi wajib digunakan untuk pembangunan atau perbaikan jalan.

Lanjut dia, sejak 2017 tidak ada pembangunan jalan yang dilakukan Pemprov Jabar di Kabupaten Bekasi. Padahal, pajak terus dipungut. “Dalam setahun itu pajak kendaraan dari Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,4 triliun. Jadi kalau 10 persen ada Rp140 miliar, itu minimal loh. Tapi kenyataannya tidak ada pengerjaan jalan, padahal Kabupaten Bekasi sudah melakukan pembebasan lahan,” terangnya.

Seperti diketahui, berdasarkan UU 28/2009, pajak kendaraan bermotor dikelola pemerintah provinsi yang kemudian dibagi dengan kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 25 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Pemprov menerima 70 persen sedangkan kabupaten/kota 30 persen.

Di luar itu, minimal 10 persen dari penerimaan pajak kendaraan harus dialokasikan untuk pembangunan jalan.

Kardin menambahkan, pelebaran jalan Cikarang – Cibarusah sebenarnya telah direncanakan sejak 2015 lalu. Untuk memercepat pembangunan, Pemkab Bekasi turut membantu dengan membiayai pembebasan lahan. Anggaran Rp42 miliar dikucurkan untuk pembebasan lahan pada 2016-2017. Hanya saja, setelah dibebaskan, pelebaran jalan tak kunjung dilakukan.

“Tahun 2017 tidak dianggarkan oleh Pemprov, kemudian saya cek di tahun ini, 2018, tidak dianggarkan juga. Katanya baru mau dianggarkan pada tahun depan, 2019. Maksud saya kenapa harus ditunda-tunda,” sesal Kardin. (and)

  • Add to Phrasebook
    • No wordlists for Indonesian -> Indonesian…
    • Create a new wordlist…
  • Copy

Related Articles

Error, no group ID set! Check your syntax!
Back to top button