Berita Utama

Dana Hibah Koni Rp49 Miliar Rawan Dikorupsi

Radarbekasi.id – Penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi, rawan dikorupsi dan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), jika tidak sesuai peruntukannya.

Pasalnya, beberapa tahun belakangan penggunaan dana hibah sering jadi temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sekadar diketahui, menjelang pesta olahraga empat tahunan ini, yakni Pekan Olahraga Daerah (Porda) tinggkat Jawa Barat mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bakal menggelontorkan dana hibah yang berasal dari ABPD sebesar Rp49 miliar.

Sekretaris Dinas Budaya Pemuda Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln mengatakan, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi, anggaran tersebut digelontorkan karena akan mengikuti Porda tahun 2018 di Kota Bogor.

Henry menjelaskan, anggaran Rp49 miliar tersebut nantinya akan dibagi-bagi, diantaranya untuk bonus para atlet yang mendapatkan medali akan disediakan bonus sebesar Rp15 miliar, serta untuk pembelian peralatan sebesar Rp10 miliar, dan sisanya untuk pembinaan beberapa cabang olahraga (cabor).

”Pencarian anggaran tersebut akan dilaukan secara bertahap, karena kami harus tertib administrasi, dan anggarannya akan diberikan kepada Koni Kabupaten Bekasi,” terang Henry, Kamis (12/4).

Sementara itu, Aktivis Pemuda Bekasi, Hasan Basri menilai, dari hasil pengkajian yang dilakukan pihaknya, Koni Kabupaten Bekasi harus menjadikan pelajaran terkait temuan LHP BPK yang menjadi syarat kerugian negara. Kata dia, sejak tahun 2014 dan 2016, beberapa dana hibah acap kali menjadi temuan.

Menurut Hasan, salah satu penyebab dana hibah rawan dikorupsi dan menjadi temuan BPK, dikarenakan para cabor yang menggunakan APBD Pemkab Bekasi tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut selalu yang menjadi temuan pada LHP BPK pada beberapa tahun belakangan.

”Pada prinsipnya sebagai pemuda, kami sangat mendukung kemajuan olahraga untuk mengharumkan Kabupaten Bekasi dalam ajang Porda tingkat Jawa Barat. Namun demikian, dalam hal ini penggunaan dana hibah dan sponsorship, rawan dikorupsi jika penggunaannya tidak transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

Maka dari itu, dana APBD yang berasal dari uang rakyat ini harus benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, supaya tidak lagi menjadi temuan BPK, dan menjadi potensi adanya kerugian negara,” sarannya.
Sedangkan Sekretaris Koni Kabupaten Bekasi, Reza menyampaikan, pihaknya akan belajar dari pengalaman dalam penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, pihaknya akan mengacu pada peraturan yang berlaku.

”Organisasi yang baik adalah organisasi yang mau belajar dari kesalahan. Jadi, apa yang sudah bagus kami pertahankan, dan yang masih kurang akan kami perbaiki,” ucapnya kepada Radar Bekasi. (and)

Related Articles

Back to top button