Berita Utama

Gugat Pemkab ke PTUN, Kinerja PT TDAP Dipertanyakan

Radarbekasi.id – PT Tirta Dhea Addonnics Pratama (TDAP) selaku kontraktor pemenang tender pembangunan gedung 16 lantai Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, resmi menggugat Pemkab Bekasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dengan No 26/Pdt.G/2018.

Perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi ini merasa kecewa, karena kegiatan pembangunan gedung 16 lantai tersebut dibatalkan. Padahal, lelang tender proyek yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 tersebut, sudah dimenangkan PT TDAP.

Melalui kuasa hukum PT TDAP, Aris Afandi Lubis, mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp100.150.000.000 miliar.

Diketahui, proyek tersebut dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi, dan dimenangkan oleh PT TDAP dengan penawaran Rp89.993.545.000 dari pagu Rp100.993.925.000.

Kata Aris, kliennya merasa dirugikan akibat ulah pejabat pada dinas teknis yang membatalkan proyek tersebut. Selain menggugat pejabat teknis, pihaknya juga meminta ganti rugi.

”Klien kami sangat dirugikan, karena tiba-tiba pembangunan proyek dibatalkan, padahal proses lelang sudah dilalui tahap demi tahap. Makanya, kami tidak bisa terima alasan pejabat teknis yang membatalkan,” tuturnya kepada awak media, kemarin.

Dirinya berharap, gugatan itu bisa segera disidangkan. “Kami yakin, gugatan akan dikabulkan, karena keputusan sewenang-wenang itu dilakukan pejabat teknis. Memang pembatalan dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hanya melalui surat itu, pemenang dibatalkan. Lelang sudah berjalan, tapi saat mau diminta ditingkatkan ke tahap selanjutnya, ternyata malah dibatalkan,” sesal Aris.

Sementara itu, PPK pada kegiatan pembangunan gedung 16 lantai, Benny, menerangkan, sebagai warga negara yang taat hukum, pihaknya siap mengikuti proses hukum yang berlaku.

Menurutnya, terkait pembatalan kegiatan yang akan menggunakan APBD Pemkab Bekasi, yang nilainya mencapai ratusan miliar tersebut, sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan APBD.

”Pembatalan kegiatan itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam menggunakan uang negara. Karena kalau persyaratan dalam kegiatan belum ditempuh, pastinya nanti akan menjadi masalah, jadi sebelum dikerjakan, lebih baik dibatalkan, dari pada tetap dipaksakan, tapi nantinya malah menyalahi aturan,” terangnya sat dihubungi melalui gawai (handphone), Minggu (15/4).

Salah seorang pegawai ULP Pemkab Bekasi, yang tidak mau namanya ditulis mengatakan, meski proses lelang sudah berjalan, ia berpendapat lebih baik dibatalkan.

”Memang secara administrasi sudah baik, dan proses lelang sudah ditempuh, namun untuk pelaksanaanya itu merupakan kebijakan pengguna anggaran, dan kalau pendapat saya, saat ini memang itu keputusan yang baik untuk dibatalkan,” ucapnya saat berbincang santai dengan Radar Bekasi.

Sementara itu, salah satu pejabat tingkat esselon IIIa di lingkungan Pemkab Bekasi, yang minta namanya dirahasiakan menerangkan, PT TDAP sering melakukan hal-hal kontroversial.

”Ya kalau saya sih tidak ingin berkomentar banyak, tapi saya hanya bisa memberitahukan kalau PT TDAP itu merupakan pengusaha yang fenomenal. Coba dilihat di media daring (online), pasti banyak keterangan seputar sepak terjang perusahaan tersebut,” beber sumber Radar Bekasi itu.

Dimana sebelumnya, menanggapi rencanan adanya gugatan dari pihak kontraktor yang memenangkan lelang (tender) proyek pembangunan gedung Pemkab Bekasi 16 lantai, ditanggapi dingin oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Menurutnya, hal itu merupakan hak dari kontraktor yang bersangkutan. ”Saat akan menggunakan uang negara yang bersumber dari APBD, tentu harus sesuai kebutuhan dan administrasi. Daripada terjadi masalah dan melanggar hukum, lebih baik dibatalkan saja,” tegas Neneng, Jumat (6/4) lalu.

Neneng mempersilahkan, jika memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi, silahkan ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku.

Namun kata dia, kalau dilihat dari kebutuhan, Pemkab Bekasi butuh kantor untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk memberi kenyamanan kepada para pegawai dalam menjalankan tugas.

Proyek PT TDAP Bermasalah di Kalbar
PT TDAP selaku kontraktor yang pernah memenangkan tender proyek di Provinsi Kalimantan Barat, dikabarkan tidak mampu bekerja sesuai dokumen kontrak yang telah dibuat.

Hal tersebut bermula ketika Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar, bersama pihak Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, melakukan kunjungan kerja ke Sintang.

Kepala Bina Marga Dinas PU Provinsi Kalbar, Anugrah Rahmanto bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hadi, membeberkan kinerja kontraktor PT TDAP dalam melakukan pengerjaan proyek tersebut.

“Saat itu, PT TDAP sebagai pemenang tender tidak dapat menyelesaikan proyek pelebaran ruas jalan dari Tugu Karet Simpang Sungai Tebelian hingga Tugu Beji Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan kontraktor itu tidak ada etika untuk menyelesaikan proyek ini. Ibarat pepatah, hidup segan mati tak mau. Progres pekerjaan hanya 1,7 persen dalam tujuh bulan,” tutur Anugrah.

Pemutusan kontrak dilakukan pada 29 Agustus lalu, setelah melalui berbagai pertimbangan dengan pihak terkait, termasuk hasil rapat dengan Kementerian Umum selaku pemilik proyek.

“Pemutusan kontrak sudah sesuai prosedur. Sebelum melakukan pemutusan kontrak, pihak kontraktor sudah sering kita undang rapat untuk membahas masalah ini. Sayangnya, yang datang bukan pengambil kebijakan,” tandas Anugrah.

Dijelaskannya, pelebaran ruas jalan dari Tugu Karet Simpang Sungai Tebelian hingga Tugu Beji Sintang merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum, yang merupakan bantuan Asian Development Bank (ADB) Jepang. Dan proyek tersebut sepanjang 17 kilo meter dengan nilai kontrak sekitar Rp63 miliar.

Pengerjaan jalan terhitung sejak 8 Mei 2013. Sejatinya, berdasarkan kontrak, pada 29 Oktober 2014, proyek tersebut harus sudah rampung.

“Kita melihat progres penyelesaian masih sangat jauh. Sekarang aja baru 29 persen, belum sampai 50 persen,” ucapnya.
Kondisi kerusakan jalan masih terlihat parah, terutama di kilo meter 4 Sintang-Tebelian dan Jalan Oevang Oeray.

“Artinya, bukan lagi bicara mengejar keterlambatan, tetapi ini sudah tidak mungkin untuk dirampungkan. Oleh karena itu, PPK mengambil langkah tegas memutus kontrak,” terang Anugrah.

Celakanya, ketika dilakukan pemutusan kontrak, disaat bersamaan pihak kontraktor melakukan somasi dan gugatan hukum atas langkah pemutusan kontrak.

“Di hari yang bersamaan, mereka mengajukan somasi dan tuntutan ke pengadilan. Alasannya, kami tidak memberikan konpensasi waktu ketika melakukan pemutusan kontrak. Padahal, masalah ini sudah lama dibahas, dan mereka yang tidak merespon dengan baik,” jelas Anugrah. (and/net)

Related Articles

Back to top button