Berita Utama

Ratusan Marketing Meikarta Tuntut Pembayaran Gaji

Klaim Gelontorkan Investasi Rp278 Triliun

Radarbekasi.id – Ratusan tenaga pemasaran (marketing) Meikarta “menggeruduk” kantor Gallery Meikarta Office, di Kawasan Lippo Cikarang Selatan, karena belum mendapatkan gaji selama sebulan terakhir, Senin (16/4).

Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa, meminta manajemen Meikarta yang merupakan bagian dari pengembangan Lippo Cikarang (Lippo Group,red) digembor-gemborkan bakal menggelontorkan invetasi sebesar Rp278 triliun ini harus bertanggung jawab kepada sekitar 1.900 pegawai yang belum menerima gaji.

Gaji sebesar Rp5 juta yang seharusnya mereka terima per 28 Agustus 2017 lalu, hingga kini belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan. Bahkan ada pula dari mereka yang mengaku belum menerima gaji selama dua bulan terakhir, sejak Juli 2017.

Dari pantauan Radar Bekasi, peserta aksi dilengkapi dengan spanduk bertuliskan ‘Tuntut Keadilan’ dengan menjabarkan empat tuntutan. Diantaranya, keluarkan gaji bulan Februari dan Maret, hapus amandemen, dan pecat Ferry Tahahir.

Koordinator aksi, Al Oktanto menjelaskan, pihaknya bersama karyawan Meikarta lainnya meminta manajemen agar membayar gaji secara penuh. Kata dia, hal tersebut merupakan hak pegawai yang sudah bekerja sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan tugas dan tanggung jawab.

“Kami dari tim marketing yang jumlahnya sekitar 1.900 minta kepada manajemen agar membayar gaji kami, karena kami merasa betul-betul dizalimi,” tuturnya kepada awak media, usai melakukan mediasi dengan pihak Meikarta.

Lanjut Aktanto, pihaknya mengancam akan terus melakukan aksi yang lebih besar lagi dan mengerahkan para marketing yang belum dibayarkan hak nya, termasuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat, serta melibatkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sementara itu, salah seorang marketing berinisial Za, yang mengaku belum mendapatkan gaji, sudah menempuh berbagai cara, mulai dari melengkapi berkas-berkas lamaran kerja, absensi, data closingan customer ke pihak Supervisor (SPV). Tapi hingga kini pembayaran gaji belum diterima.

“Ya cuma janji-janji. Mereka belum memberikan hak kami, tapi sampai hari ini masih menuntut Nomor Urut Pemesanan (NUP), closingan, absensi. Bahkan sering memberikan ancaman denda dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, dalam kontrak kerja selama tiga bulan, tidak ada kesepakatan yang mengarah pada PHK kalau seandainya marketing tidak bisa mendapat closingan customer selama satu bulan.

“Jadi, seharusnya mau ada closingan atau tidak, gaji harus tetap dibayarkan, karena itu hak kami,” beber Za.

Selain belum mendapatkan gaji, mereka juga mengalami tindakan semena-mena yang dilakukan oleh SPV. Banyak marketing yang sering menanyakan gaji, justru dikeluarkan dari grup whatssap (WA) oleh SPV yang bersangkutan. Ada pula SPV yang memberikan janji soal gaji, namun syaratnya gaji harus dikurangi Rp2 juta untuk membayar NUP.

Marketing lainnya, SCA menambahkan, pihak Meikarta melalui adminnya selalu beralasan penundaan masalah pembayaran gaji. Dengan alasan input data marketing yang belum selesai.

Padahal sistem pendataan di Meikarta tidak sama seperti di pabrik-pabrik yang harus mendata satu-satu, jadi seharusnya lebih mudah. Namun setelah ditelusuri, ternyata banyak berkas lamaran marketing berceceran dan tidak terurus.

“Kami setiap hari sudah ngisi data link. Sudah nyerahin CV ke SPV. Tapi kalau dari admin team belum diserahkan ke admin Meikarta, ya sampai kapanpun juga gaji tidak akan pernah turun. Padahal tiap DGM itu mempunyai tiga admin. 1 SPV hanya membawahi 10 marketing. Masa sih input data saja bisa lama?,” sindir SCA.

Sedangkan Direktur Komunikasi Publik Lippo Group, Danang K Jati, saat dikonfirmasi Radar Bekasi berkilah, Meikarta sebagai perusahaan swasta memiliki aturan internal sendiri dalam hal gaji, termasuk komisi penjualan. Semuanya itu ditentukan oleh kinerja masing-masing marketing.
“Apa yang dilakukan Meikarta adalah upaya kongkrit dalam menciptaan lapangan kerja di Indonesia, khususnya di bidang marketing,” ujar Danang.

Masih kata dia, Meikarta konsisten dalam memberikan hak berupa gaji serta apresiasi kepada team marketing berupa komisi penjualan. Apa yang dilakukan oleh Meikarta, tentu sudah sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang ada.

Mengenai klaim komisi penjualan yang dipermasalahkan dalam unjuk rasa, Danang beralasan, dengan jumlah tenaga marketing begitu banyak, tentu dalam proses klaim komisi penjualan butuh waktu, baik itu untuk verifikasi data dan lain-lain.

“Data dari tim finance kami mencatat, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada komsi penjualan yang belum dibayar kepada tim marketing. Saat ini tinggal untuk bulan April, karena waktu masih berjalan, dan kami close di tanggal 28 April mendatang,” tukasnya. (and/oke)

Close