Berita Utama

Menaker Angkat Bicara soal Gaji Ribuan Karyawan Meikarta

Radarbekasi.id – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri, berjanji akan mengecek masalah keterlambatan pembayaran gaji ribuan karyawan tenaga pemasaran (marketing) Meikarta.

Mega proyek yang merupakan bagian dari pengembangan Lippo Cikarang (Lippo Group,red) tersebut, sempat menggembor-gemborkan bakal menggelontorkan invetasi sebesar Rp278 triliun untuk proyek tersebut. Akan tetapi, selain izin lahan masih bermasalah, ditambah lagi gaji ribuan karyawan belum dibayar.

“Ini sudah pelanggaran, tidak boleh ada keterlambatan upah. Coba nanti saya cek. Gaji itu merupakan hak pekerja, dan saya akan cari tahu terlebih dahulu apa permasalahannya,” janji Hanif, saat menghadiri dialog sosial hubungan industrial dengan pekerja, di Hotel Holiday Inn Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/4).

Ia mengatakan, pemberi kerja wajib membayar upah para pekerjanya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pada pasal 8 pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan.

Selain itu, dalam pasal 31, pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,-

“Nggak boleh tak membayar upah, kalau belum bisa membayar, harus ada persetujuan dari karyawan, itu hak pekerja. Mereka juga bisa menuntut. Pada PP No 8 tahun 1981, keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda, sekian persen,” tegas Hanif.

Pada hari yang sama, puluhan karyawan marketing apartemen Meikarta kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan pembayaran gaji. Meski sempat diterima oleh pihak kuasa hukum dan HRD Meikarta, namun para karyawan tersebut tidak mendapat kepastian kapan gaji mereka akan dibayar.

Mediasi antara karyawan dengan kuasa hukum dan HRD Meikarta yang dijaga oleh aparat kepolisian, sempat terjadi adu mulut, namun tetap berjalan kondusif. Akan tetapi, puluhan marketing yang menghadiri mediasi tiba-tiba meninggalkan ruang mediasi, dan kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman Marketing Gallery Meikarta, seraya berteriak.’gaji gaji gaji’.

Salah satu perwakilan marketing Meikarta, Dedi mengancam, pihaknya akan terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka kepada pihak manajemen Meikarta. Selain itu, jalur hukum juga akan ditempuh jika tidak ada niat baik dari pihak Meikarta.

”Ini sudah kedua kalinya kami melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama, yakni pembayaran gaji,” ttukasnya.

Menurut Dedi, tanpa ada marketing, Meikarta tidak akan dikenal orang. Karena yang bisa menjual sebuah produk maupun apartemen, itu tugasnya marketing.

”Marketing itu ujung tombak sebuah perusahaan. Dan kami akan ambil jalur hukum serta melakukan somasi, sehingga hak (gaji) sekitar 400 marketing Meikarta asal Bekasi, serta ribuan yang ada dibeberapa daerah yang belum dibayar, supaya bisa dipenuhi. Oleh sebab itu, kami para marketing sudah sepakat untuk berjuang mendapatkan gaji yang merupakan hak kami,” ujar Dedi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan terkait adanya permasalahan gaji karyawan Meikarta yang belum dibayar.

”Agar kami bisa bertindak, dasarnya harus ada laporan. Kalau memang sudah ada laporan, maka kami akan bantu untuk mediasi. Dan jika belum ada titik temu, nantinya akan dilakukan sidang,” kata Edi kepada Radar Bekasi, saat ditemui usai apel pagi di lingkungan Perkantoran Pemkab Bekasi, kemarin.

Sedangkan Direktur Komunikasi Public Lippo Group, Danang K Jati, saat dimintai keterangan bahwa para marketing Meikarta akan menempuh jalur hukum untuk masalah gaji, tidak bisa memberikan informasi yang jelas. ”Saya belum dapat info dari hasil mediasai atau pertemuan yang dilakukan kuasa hukum dan HRD Meikarta,” jawabnya melalui pesan singkat.

Sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga pemasaran (marketing) Meikarta “menggeruduk” kantor Gallery Meikarta Office, di Kawasan Lippo Cikarang Selatan, karena belum mendapatkan gaji selama sebulan terakhir, Senin (16/4).

Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa, meminta manajemen Meikarta yang merupakan bagian dari pengembangan Lippo Cikarang (Lippo Group,red) digembor-gemborkan bakal menggelontorkan invetasi sebesar Rp278 triliun ini harus bertanggung jawab kepada sekitar 1.900 pegawai yang belum menerima gaji.

Gaji sebesar Rp5 juta yang seharusnya mereka terima per 28 Agustus 2017 lalu, hingga kini belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan. Bahkan ada pula dari mereka yang mengaku belum menerima gaji selama dua bulan terakhir, sejak Juli 2017.

Dari pantauan Radar Bekasi, peserta aksi dilengkapi dengan spanduk bertuliskan ‘Tuntut Keadilan’ dengan menjabarkan empat tuntutan. Diantaranya, keluarkan gaji bulan Februari dan Maret, hapus amandemen, dan pecat Ferry Tahahir.

Koordinator aksi, Al Oktanto menjelaskan, pihaknya bersama karyawan Meikarta lainnya meminta manajemen agar membayar gaji secara penuh. Kata dia, hal tersebut merupakan hak pegawai yang sudah bekerja sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan tugas dan tanggung jawab.

“Kami dari tim marketing yang jumlahnya sekitar 1.900 minta kepada manajemen agar membayar gaji kami, karena kami merasa betul-betul dizalimi,” tuturnya kepada awak media, usai melakukan mediasi dengan pihak Meikarta.

Lanjut Aktanto, pihaknya mengancam akan terus melakukan aksi yang lebih besar lagi dan mengerahkan para marketing yang belum dibayarkan hak nya, termasuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat, serta melibatkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sementara itu, salah seorang marketing berinisial Za, yang mengaku belum mendapatkan gaji, sudah menempuh berbagai cara, mulai dari melengkapi berkas-berkas lamaran kerja, absensi, data closingan customer ke pihak Supervisor (SPV). Tapi hingga kini pembayaran gaji belum diterima.

“Ya cuma janji-janji. Mereka belum memberikan hak kami, tapi sampai hari ini masih menuntut Nomor Urut Pemesanan (NUP), closingan, absensi. Bahkan sering memberikan ancaman denda dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, dalam kontrak kerja selama tiga bulan, tidak ada kesepakatan yang mengarah pada PHK kalau seandainya marketing tidak bisa mendapat closingan customer selama satu bulan.
“Jadi, seharusnya mau ada closingan atau tidak, gaji harus tetap dibayarkan, karena itu hak kami,” beber Za.

Selain belum mendapatkan gaji, mereka juga mengalami tindakan semena-mena yang dilakukan oleh SPV. Banyak marketing yang sering menanyakan gaji, justru dikeluarkan dari grup whatssap (WA) oleh SPV yang bersangkutan. Ada pula SPV yang memberikan janji soal gaji, namun syaratnya gaji harus dikurangi Rp2 juta untuk membayar NUP.

Marketing lainnya, SCA menambahkan, pihak Meikarta melalui adminnya selalu beralasan penundaan masalah pembayaran gaji. Dengan alasan input data marketing yang belum selesai.

Padahal sistem pendataan di Meikarta tidak sama seperti di pabrik-pabrik yang harus mendata satu-satu, jadi seharusnya lebih mudah. Namun setelah ditelusuri, ternyata banyak berkas lamaran marketing berceceran dan tidak terurus.

“Kami setiap hari sudah ngisi data link. Sudah nyerahin CV ke SPV. Tapi kalau dari admin team belum diserahkan ke admin Meikarta, ya sampai kapanpun juga gaji tidak akan pernah turun. Padahal tiap DGM itu mempunyai tiga admin. 1 SPV hanya membawahi 10 marketing. Masa sih input data saja bisa lama?,” sindir SCA. (and)

Related Articles

Back to top button