Politik

Organisasi Muhammadiyah Bersikap Netral

Radarbekasi.id – Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Bekasi membantah telah mendukung salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilwalkot Bekasi 2018. Secara organisasi, dukungan Muhammadiyah tidak berafiliasi pada kandidat tertentu.

’’Muhammadiyah dan seluruh organisasi ortomnya, dalam perjuangan politik sesuai dengan khittahnya tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik dan salah satu pasangan calon dalam setiap momentum politik pesta demokrasi,” ungkap Ketua PD Muhammadiyah Kota Bekasi Soekandar Ghazali dalam konfrensi pers, Selasa (17/4).

Pernyataan Soekandar ini, menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyebut Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah memberikan dukungan kepada salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Bekasi.

Soekandar menghimbau seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah tidak dibenarkan menggunakan dan membawa-bawa simbol-simbol serta nama institusi Persyarikatan dalam kegiatan politik.

’’Dukungan kepada paslon tertentu ini akan membawa keretakan dan berpotensi memecah belah ukhuwah di antara warga Muhammadiyah, ‘Aisyiyah serta ortom-ortom lainnya,’’ imbuhnya.

Senada dengan Soekandar, Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Bekasi, Hasnul Kholid menyatakan ketidakterlibatan Muhammadiyah untuk terjun dalam politik praktis merupakan sikap yang sesuai khittah Perjuangan Muhammadiyah.

’’Perjuangan Muhammadiyah melalui pengembangan amal usaha. Di politik berbeda konteksnya. Muhammadiyah tidak harus masuk dalam politik praktis,’’ ujar Hasnul.

Dia menambahkan, PD Muhammadiyah Kota Bekasi meminta agar semua pihak memahami dan tetap menjaga ukhuwah di antara warga anggota persyarikatan, tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan dan berpotensi merusak ukhuwah di antara warga persyarikatan.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Bekasi Jalu Dwi Putranto, membantah jika Muhamadiyah Kota Bekasi memihak salah satu paslon dalam Pilkada Kota Bekasi 27 juni 2018 mendatang.
Ia menyampaikan, Perserikatan Muhamadiyah netral dan tidak masuk dalam politik praktis, meskipun kader Muhammadiyah boleh berpolitik secara pribadi.

“Sanksi teguran dan tertulis akan diberikan (jika terbukti tidak netral). Apa yang ada di media sekarang adalah tidak benar. Muhammadiyah tetap pada gerakan dakwah di manapun berada, baik tingkat pusat, wilayah, daerah sampai yang paling terkecil, yaitu ranting,” tegas Jalu.

“Jadi, jangan lagi ada yang membawa-bawa nama Muhamadiyah masuk dalam politik praktis,” imbuhnya.

Saat ini, sambung Jalu, Muhammadiyah tidak masuk dalam politik praktis. Bersifat netral. Meskipun warganya boleh berafiliasi dalam partai politik. Tetapi secara pribadi tidak diperkenankan membawa nama organisasi.

’’Hasil dari rapat pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi tegas bahwa jika ada kader atau warga Muhammadiyah aktif dan masuk struktur maka harus memilih salah satu,’’ pungkasnya. (sar)

Related Articles

Back to top button