Berita Utama

Awasi Pendistribusian KS NIK

Radarbekasi.id – Komisi I DPRD Kota Bekasi mensinyalir adanya penyalahgunaan pembuatan serta pendistribusian Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairuman Juwono Putro meminta Pj Wali Kota Bekasi dan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu ) untuk terjun langsung melakukan pengawasan ekstra di masyarakat.

”Komisi I meminta kepada Pj Wali Kota dan sentra Gakkumdu Kota Bekasi untuk mengawasi dengan sungguh-sungguh penyalahgunaan pembuatan dan pendistribusian secara kolektif dan dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu di Pilkada Kota Bekasi,” ujar Chairuman Juwono Putro Rabu (18/4) kemarin.

Chairuman juga menegaskan, Kartu Sehat (KS) adalah program pemerintah daerah yang ditujukan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi semua warga pemilik kartu di Kota Bekasi yang seluruhnya didanai oleh APBD Kota Bekasi.

Ia menjelaskan, tidak boleh ada intervensi atau muatan politik Pilkada sehingga menjadi alat diskriminatif bagi kelompok tertentu yang bertujuan mendominasi pembuatan dan penyaluran atau pendistribusiannya atas dasar kepentingan politik tertentu.

Pihaknya juga mendesak Pj Walikota Bekasi untuk mengawasi dan mengendalikan dugaan penyalahgunaan.

Di antaranya melarang pembuatan kartu sehat secara kolektif (dimobilisasi). Pendaftaran pembuatan kartu dilakukan secara langsung dari calon penerima manfaat untuk menghindari penyalahgunaan kartu baik saat pendaftaran.

Pendistribusian dilakukan secara langsung oleh Aparatur yang berwenang pada tempat resmi yang ditentukan, tidak dilakukan oleh pihak lain yang bukan Aparatur yang berwenang atau di tempat yang tidak resmi di luar yang ditetapkan.

”Kartu sehat harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saat dikeluarkan, yaitu Pj Wali Kota,”tandasnya. (pay)

Related Articles

Back to top button