Cikarang

Pemilihan Panitia Pilkades Lambangsari Dijadwal Ulang

Radarbekasi.id – Warga Desa Lambangsari, mendatangi Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, untuk meminta pelaksanaan ulang pemilihan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Pasalnya, pemilihan panitia tersebut, dinilai sarat rekayasa dan tidak memenuhi unsur tata tertib (tatib) pelaksanaan.

Perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Forum Masyarakat Lambangsari, Safrizal Yusri menegaskan, pihaknya sudah mengirim surat berisi sikap keberatan atas pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) pemilihan panitia Pilkades Lambangsari.

“Pembentukan panpel Pilkades sarat rekayasa oleh BPD, karena memaksakan kehendak,dan tidak sesuai dengan mekanisme serta tatib yang ada,” beber Safrizal, saat audiensi dengan DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 5 Tahun 2018, yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis (Juklak/Juknis) pelaksanaan, namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Aturan itu diabaikan BPD. Yang terjadi BPD justru melakukan pengerahan masa dari pihaknya dan tidak mewakili unsur kuota masyarakat peserta forum,” sesal Safrizal.

Safrizal menambahkan, tidak dijalankannya tatib pelaksanaan, akhirnya berdampak kericuhan antar warga. Disisi lain, BPD juga tidak menyampaikan berita acara secara tertulis.

“Kami elemen masyarakat menolak segala keputusan Musdes, meminta camat mengevaluasi, serta meminta masukan DPRD untuk memutuskan pemilihan ulang panitia Pilkades sesuai prosedur,” desaknya.

Camat Tambun Selatan, Iman Santoso, mengaku tidak bisa ikut campur tangan terlalu jauh terhadap permasalahan ini.

“Kami hanya memfasilitasi saja sesuai Perbup. Tanggal 10 April lalu, kami menerima surat dari teman-teman aliansi untuk dibahas bersama,” jawabnya singkat.

Sementara Plt Ketua BPD, Rudi Indrajit mengklaim, bahwa pelaksanaan rapat musdes, (5/4) lalu sudah sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami menganggap sah hasil voting musdes, ini jalan terbaik yang saya ambil,” tukasnya.

Rudi mengaku ada ketidaksepahaman sehingga menyebabkan terjadinya keributan saat itu.

“Kami sudah tenangkan, akhirnya bapak Ma’ruf yang terpilih menjadi ketua panitia berdasarkan hasil voting,” terang Rudi.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Beni menjelaskan, proses yang telah dijalankan BPD setempat merupakan tahap persiapan.

“Sederhana saja, bicara kepanitiaan adalah bagian terkecil, satu pasal, ‘little piece of cake’. Unsur yang hadir dalam acara itu idealnya BPD yang meng SK kan nantinya, Pemdes (RT dan RW) dan tokoh masyarakat (pemuda, adat, agama). Gak ada itu Plt BPD sebenarnya,” pungkas Beni.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah desa setempat, namun dirinya meminta hasil keputusan musdes secepatnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jalika, menuding mekanisme musdes yang telah dilaksanakan tidak dapat diterima oleh semua warga Desa Lambangsari.

“Saya juga bagian dari keluarga Lambangsari, musdes kemarin contoh kemunduran dalam demokrasi. Saya minta pemilihan ini diulang, saya tidak mau ada keributan di dapil saya,” tegasnya.

Senada, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Zainudin juga meminta agar musyawarah desa dilajukan ulang dengan cara yang santun.

“Seharusnya pada hajatan ini bisa membedakan antara ranah politik dan birokrasi, jangan dicampur adukkan. Seharusnya kita lepaskan baju partai, pure birokrasi. Adakan lagi musdes, namun musyawarah mufakat agar tidak ada intrik-intrik dan tidak menyebabkan permasalahan yang lebih besar lagi,” imbuhnya. (pra)

Related Articles

Back to top button