Cikarang

Karyawan Meikarta Minta Izin ke Polda Metro

Radarbekasi.id – Karyawan Meikarta merasa kecewa karena tidak mendapatkan izin dari Polres Metro Bekasi, untuk melakukan aksi menuntut pembayaran gaji yang belum juga dibayarkan oleh manajemen Meikarta.

Hal ini disampaikan salah seorang tenaga pemasaran (marketing) Meikarta, Dedi saat dihubungi Radar Bekasi, Kamis (19/4).

“Kami berencana untuk melakukan aksi kembali pada Sabtu, 21 April 2018, untuk menuntut gaji yang sampai sekarang belum di bayar oleh pihak Meikarta. Tapi belum dapat izin dari Polres Metro Bekasi,” sesal Dedi.

Ia menyampaikan, pihaknya tidak dapat izin untuk melakukan aksi demo oleh pihak Polres Metro Bekasi, dengan alasan tidak boleh demo dua kali ditempat yang sama dalam waktu satu bulan.

“Kami memang tidak dapat izin dari Polres Metro Bekasi untuk demo, tapi kami berencana untuk meminta izin langsung ke Polda Metro Jaya. Dan kami rencanakan hari Senin atau Selasa, akan kembali melakukan aksi demo lagi dengan izin dari Polda Metro Jaya,” tegas Dedi.

Lanjutnya, sejauh ini pihaknya belum melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait belum dibayarnya ribuan gaji marketing Meikarta. Pasalnya, jika melapor ke Disnaker, akan ada masa mediasi selama 30 hari, selama itu pihaknya tidak boleh melakukan pergerakan, dan yang lainnya, kecuali masa mediasi sudah selesai, serta sudah ada keputusan.

“Kami tidak mau seperti itu, karena buat kami kalau sudah masuk mediasi, itu sudah perang, dan kami akan somasi langsung. Buat kami waktu 30 hari itu sangat lama, sehingga kami tidak melapor ke Disnaker,” ujar Dedi.

Sejauh ini, pihaknya belum menempuh langkah hukum, karena itu menjadi jalan terakhir dalam perjuangan ini. Ia menilai, melakukan somasi itu akan menjadi langkah terakhir, apabila tidak ada respon dari pihak Meikarta.

“Somasi itu merupakan langkah terakhir, karena kalau sudah somasi, berarti sudah perang besar, sehingga kami sudah tidak dianggap,” tuturnya.

Dedi menduga-duga jika pihak manajemen Meikarta mau menggelapkan pajak, karena gaji karyawan itu juga dikenakan pajak. Kemungkinan itu alasan manajemen tidak mau mengeluarkan gaji karyawan, agar tidak membayar pajak.

“Pajak dari gaji kami yang jumlahnya ribuan, itu banyak juga, mungkin karena tidak mau membayar pajak, maka gaji kami tidak dibayar,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), M Hanif Dhakiri, berjanji akan mengecek masalah keterlambatan pembayaran gaji ribuan karyawan tenaga pemasaran (marketing) Meikarta.

Mega proyek yang merupakan bagian dari pengembangan Lippo Cikarang (Lippo Group,red) tersebut, sempat menggembor-gemborkan bakal menggelontorkan invetasi sebesar Rp278 triliun untuk proyek tersebut. Akan tetapi, selain izin lahan masih bermasalah, ditambah lagi gaji ribuan karyawan belum dibayar.

“Ini sudah pelanggaran, tidak boleh ada keterlambatan upah. Coba nanti saya cek. Gaji itu merupakan hak pekerja, dan saya akan cari tahu terlebih dahulu apa permasalahannya,” janji Hanif, saat menghadiri dialog sosial hubungan industrial dengan pekerja, di Hotel Holiday Inn Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/4).

Ia mengatakan, pemberi kerja wajib membayar upah para pekerjanya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pada pasal 8 pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan.

Selain itu, dalam pasal 31, pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,-

“Nggak boleh tak membayar upah, kalau belum bisa membayar, harus ada persetujuan dari karyawan, itu hak pekerja. Mereka juga bisa menuntut. Pada PP No 8 tahun 1981, keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda, sekian persen,” tegas Hanif.

Pada hari yang sama, puluhan karyawan marketing apartemen Meikarta kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan pembayaran gaji. Meski sempat diterima oleh pihak kuasa hukum dan HRD Meikarta, namun para karyawan tersebut tidak mendapat kepastian kapan gaji mereka akan dibayar.

Mediasi antara karyawan dengan kuasa hukum dan HRD Meikarta yang dijaga oleh aparat kepolisian, sempat terjadi adu mulut, namun tetap berjalan kondusif. Akan tetapi, puluhan marketing yang menghadiri mediasi tiba-tiba meninggalkan ruang mediasi, dan kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman Marketing Gallery Meikarta, seraya berteriak.’gaji gaji gaji’.

Salah satu perwakilan marketing Meikarta, Dedi mengancam, pihaknya akan terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka kepada pihak manajemen Meikarta. Selain itu, jalur hukum juga akan ditempuh jika tidak ada niat baik dari pihak Meikarta.

”Ini sudah kedua kalinya kami melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama, yakni pembayaran gaji,” tukasnya.

Menurut Dedi, tanpa ada marketing, Meikarta tidak akan dikenal orang. Karena yang bisa menjual sebuah produk maupun apartemen, itu tugasnya marketing.

”Marketing itu ujung tombak sebuah perusahaan. Dan kami akan ambil jalur hukum serta melakukan somasi, sehingga hak (gaji) sekitar 400 marketing Meikarta asal Bekasi, serta ribuan yang ada dibeberapa daerah yang belum dibayar, supaya bisa dipenuhi. Oleh sebab itu, kami para marketing sudah sepakat untuk berjuang mendapatkan gaji yang merupakan hak kami,” ujar Dedi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan terkait adanya permasalahan gaji karyawan Meikarta yang belum dibayar.

”Agar kami bisa bertindak, dasarnya harus ada laporan. Kalau memang sudah ada laporan, maka kami akan bantu untuk mediasi. Dan jika belum ada titik temu, nantinya akan dilakukan sidang,” kata Edi kepada Radar Bekasi, saat ditemui usai apel pagi di lingkungan Perkantoran Pemkab Bekasi, kemarin.

Sedangkan Direktur Komunikasi Public Lippo Group, Danang K Jati, saat dimintai keterangan bahwa para marketing Meikarta akan menempuh jalur hukum untuk masalah gaji, tidak bisa memberikan informasi yang jelas. ”Saya belum dapat info dari hasil mediasi atau pertemuan yang dilakukan kuasa hukum dan HRD Meikarta,” jawabnya melalui pesan singkat. (pra/and)

Related Articles

Back to top button