Berita Utama

Karyawan Meikarta Tak Dapat Izin, Kapolres Angkat Bicara

Radarbekasi.id – Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Chandra Sukma Kumara, akhirnya angkat bicara terkait izin aksi demo yang akan dilakukan oleh karyawan Meikarta.

Dimana sebelumnya, para karyawan Meikarta merasa kecewa karena tidak mendapat izin dari Polres Metro Bekasi, untuk melakukan aksi menuntut pembayaran gaji mereka yang belum juga dibayarkan oleh manajemen Meikarta. Sehingga, tenaga pemasaran (marketing) Meikarta mengajukan izin ke Polda Metro Jaya.

“Tidak ada yang melarang, semua ada aturannya,” jawab Chandra, saat dihubungi Radar Bekasi melalui whatsApp, Jumat (20/4).

Salah seorang perwakilan karyawan Meikarta, Dedi kepada Radar Bekasi, Kamis (19/4), mengaku jika pihaknya tak mendapat izin untuk melakukan aksi demo dari pihak Polres Metro Bekasi, dengan alasan tidak boleh demo dua kali di tempat yang sama dalam waktu satu bulan.

“Kami memang tidak dapat izin dari Polres Metro Bekasi untuk demo, tapi kami berencana untuk meminta izin langsung ke Polda Metro Jaya. Dan kami rencanakan hari Senin atau Selasa, akan kembali melakukan aksi demo lagi dengan izin dari Polda Metro Jaya,” tegas Dedi.

Ketika Radar Bekasi berusaha menanyakan apakah benar karyawan Meikarta, sudah mengajukan izin untuk melakukan aksi demo ke Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, tidak mengangkat gawai (handphone ) nya.

Lanjut Dedi, sejauh ini pihaknya belum melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait belum dibayarnya gaji ribuan marketing Meikarta. Sebab, jika melapor ke Disnaker, akan ada masa mediasi selama 30 hari, selama itu pihaknya tidak boleh melakukan pergerakan serta yang lainnya, kecuali masa mediasi sudah selesai dan ada keputusan.

“Kami tidak mau seperti itu, karena buat kami kalau sudah masuk mediasi, itu sudah perang, dan kami akan somasi langsung. Buat kami waktu 30 hari itu sangat lama, sehingga kami tidak melapor ke Disnaker,” ujar Dedi.
Dedi menambahkan, pihaknya belum menempuh langkah hukum, karena itu menjadi jalan terakhir dalam perjuangan ini. Ia menilai, melakukan somasi itu akan menjadi langkah terakhir, apabila tidak ada respon dari pihak Meikarta.

“Somasi itu merupakan langkah terakhir, karena kalau sudah somasi, berarti sudah perang besar, sehingga kami sudah tidak dianggap,” tuturnya.

Dedi menduga-duga jika pihak manajemen Meikarta mau menggelapkan pajak, karena gaji karyawan itu juga dikenakan pajak. Kemungkinan itu alasan manajemen tidak mau mengeluarkan gaji karyawan, agar tidak membayar pajak.

“Pajak dari gaji kami yang jumlahnya mencapai ribuan orang, itu banyak juga, mungkin karena tidak mau membayar pajak, maka gaji kami tidak dibayar,” tuding Dedi.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), M Hanif Dhakiri, berjanji akan mengecek masalah keterlambatan pembayaran gaji ribuan karyawan Meikarta.

Mega proyek yang merupakan bagian dari pengembangan Lippo Cikarang (Lippo Group,red) tersebut, sempat menggembor-gemborkan bakal menggelontorkan invetasi sebesar Rp278 triliun untuk proyek tersebut. Akan tetapi, selain izin lahan masih bermasalah, ditambah lagi gaji ribuan karyawan belum dibayar.

“Ini sudah pelanggaran, tidak boleh ada keterlambatan upah. Coba nanti saya cek. Gaji itu merupakan hak pekerja, dan saya akan cari tahu terlebih dahulu apa permasalahannya,” janji Hanif, saat menghadiri dialog sosial hubungan industrial dengan pekerja, di Hotel Holiday Inn Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/4).

Ia mengatakan, pemberi kerja wajib membayar upah para pekerjanya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pada pasal 8 pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan.

Selain itu, dalam pasal 31, pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00.

“Tidak boleh tak membayar upah, kalau belum bisa membayar, harus ada persetujuan dari karyawan, itu hak pekerja. Mereka juga bisa menuntut. Pada PP No 8 tahun 1981, keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda, sekian persen,” tegas Hanif.

Pada hari yang sama, puluhan karyawan marketing apartemen Meikarta kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan pembayaran gaji. Meski sempat diterima oleh pihak kuasa hukum dan HRD Meikarta, namun para karyawan tersebut tidak mendapat kepastian kapan gaji mereka akan dibayar.

Mediasi antara karyawan dengan kuasa hukum dan HRD Meikarta yang dijaga oleh aparat kepolisian, sempat terjadi adu mulut, namun tetap berjalan kondusif. Akan tetapi, puluhan marketing yang menghadiri mediasi tiba-tiba meninggalkan ruang mediasi, dan kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman Marketing Gallery Meikarta, seraya berteriak.’gaji gaji gaji’.

Bahkan Dedi, sempat mengancam jika pihaknya akan terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka dari pihak manajemen Meikarta. Selain itu, jalur hukum juga akan ditempuh jika tidak ada niat baik dari pihak Meikarta.

”Ini sudah kedua kalinya kami melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama, yakni pembayaran gaji,” tukasnya.

Menurut Dedi, tanpa ada marketing, Meikarta tidak akan dikenal orang. Karena yang bisa menjual sebuah produk maupun apartemen, itu tugasnya marketing.

”Marketing itu ujung tombak sebuah perusahaan. Dan kami akan ambil jalur hukum serta melakukan somasi, sehingga hak (gaji) sekitar 400 marketing Meikarta asal Bekasi, serta ribuan yang ada di beberapa daerah yang belum dibayar, supaya bisa dipenuhi. Oleh sebab itu, kami para marketing sudah sepakat untuk berjuang mendapatkan gaji yang merupakan hak kami,” tegas Dedi.

GMBI Bakal Gruduk Meikarta

Adapun Lembaga Bantuan Hukum LSM GMBI, Faisal Syukur, menuding (Lippo Group,red) membangun kota di dalam kota. Ia menilai, kehadiran proyek Meikarta di Desa Cibatu, Kabupaten Bekasi, akan menimbulkan permasalahan dan kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, karena Meikarta belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Analisis Dampak Lingkungan Lalu lintas (Amdalalin), maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus melakukan tindakan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti aturan.

”Kami akan menyampaikan kepada Pemkab Bekasi, bahwa proyek Meikarta ini harus dijadikan contoh bagi investor, jika ingin melakukan investasi di Kabupaten Bekasi, harus mengikuti aturan yang ada,” pungkas Faisal, Jumat (20/4).

Ia menduga, ada yang bermain di proyek Meikarta ini. Pasalnya, sudah jelas melanggar, tetapi pembangunan terus berjalan. ”Untuk proyek ini, kami duga ada indikasi permainan, karena melakukan pembiaran pembangunan yang sudah jelas tidak sesuai aturan. Ada apa dengan Pemkab Bekasi?,” tanya Faisal.

Pihaknya berjanji, akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi terhadap Meikarta. Kata dia, Pemkab Bekasi harus membuka mata, jangan membiarkan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya.

“Harapan kami, investor yang hadir di Kabupaten Bekasi, harus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan Pemkab Bekasi, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kalau seperti ini kan mereka tidak mengikuti aturan. Apalagi gaji karyawannya (Meikarta,red) tidak dibayar, dan ini sudah menjadi salah satu bukti perushaan tersebut tidak benar,” tukas Faisal. (pra)

Related Articles

Back to top button