Politik

DPRD Minta Perbup 13 Direvisi

Radarbekasi.id – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk mervisi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 13 tahun 2018, tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bekasi.

Kata dia, hal itu terkait aksi demontrasi yang dilakukan Bidan honorer (non PNS) se Kabupaten Bekasi, yang menuntut agar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dinaikkan atas bertambahnya jam kerja.

Menurut Nyumarno, harus segera dibuat kajian dan tentukan satuan harga minimum honor, atau gaji seluruh non PNS, buat standar minimal, misalnya sebesar UMK Kabupaten Bekasi, termasuk jaminan kesehatan dan tunjangan lainnya. Setelah dibuat standar minimal gaji honorer, masih dapat ditambahkan jika ada resiko kerja setiap non PNS.

“Ini saatnya, jangan hanya memberikan tambahan penghasilan bagi PNS saja. Sekalian saja ditetapkan satuan harga minimum honor non PNS,” kata Nyumarno kepada Radar Bekasi, akhir pekan lalu.

Ia juga mempertanyakan apa dasar BKD, BPKAD, Bapenda, Bagian Hukum, dan Ortala untuk menghitung nominal angka TPP itu.

Nyumarno menyarankan, tim penyusun harus menggali lagi regulasi-regulasi terkait lainnya, jangan hanya berpatokan dan menggunakan satu regulasi saja. Misalnya, jangan cuma menggunakan Permen Menpan RB saja. Tetapi harus juga diperhatikan dan turut menjadikan kajian dalam penyusunan pemberian TPP dilihat dari regulasi yang lain.

“Seperti Permenkes bagi PNS fungsional Bidang Kesehatan, atau regulasi lain seperti Pergub Provinsi dan lain-lain. Semua regulasi terkait harus diperhatikan, jangan asal kira-kira saja,” tegasnya.

Dari penilaian Nyumarno, gaji atau honor non PNS di Kabupaten Bekasi, masih sangat jauh dari UMK Kabupaten Bekasi, termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) Pengamanan Dalam (Pamdal), dan Office Boy (OB) di DPRD.

Diberitakan sebelumnya, puluhan Bidan se Kabupaten Bekasi, mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk menyampaikan aspirasi soal jam kerja tidak sesuai dengan honor yang diterima.

Menurut salah satu Bidan Puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi, Leni (40) (bukan nama sebenarnya), ia bersama bidan lainnya mendatangi kantor Dinkes untuk mempertanyakan jam kerja, karena tidak sesuai dengan honor.

“Kami ingin menanyakan soal jam kerja yang tidak sesuai dengan honor yang kami terima,” ucapnya yang ditemui saat duduk-duduk di depan kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.

Ia menilai, Transport Pendapatan Pegawai (TPP) yang selama ini, yakni Rp2 juta dinilai kurang laik, jika dibandingkan dengan gaji seorang sopir yang mencapai di atas Rp5 juta.

“Memang hampir seluruh perwakilan Bidan dari Puskesmas se Kabupaten Bekasi yang datang ke Dinkes untuk menanyakan soal jam kerja. Jika tidak ada keputusan, maka pelayanan di Puskesmas akan terganggu,” ucapnya.

Pihaknya juga mengkritisi jika Puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi, tidak dilengkapi absensi elektronik (finger print) yang bisa dimonitor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga pengawasan dari pusat (Pemkab Bekasi) tidak maksimal.

“Saya berharap, ada absen yang sewaktu-waktu bisa dimonitor pejabat Pemkab Bekasi atau BKD, agar pengawasannya bisa maksimal,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Sri Enny membantah adanya Bidan yang melakukan demo.
“Tidak ada Bidan yang demo, itu hanya ingin menyampaikan aspirasi menyangkut TPP. Dan terkait tuntutan tersebut akan saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” janji Sri. (pra)

Related Articles

Back to top button