Berita Utama

Hari Ini, Karyawan Meikarta Geruduk Istana Negara

Radarbekasi.id – Perwakilan tenaga pemasaran (marketing) Meikarta, mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, untuk memediasi masalah gaji mereka yang belum juga dibayarkan sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini.

Sales Manager Marketing Meikarta, Makmun menerangkan, kedatangan pihaknya meminta supaya Pemkab Bekasi, dalam hal ini Disnaker, bisa memediasi antara pekerja dengan perusahaan untuk mendapatkan hak mereka.

”Kami datang ke Disnaker secara baik-baik dan sopan, dan tidak adalagi orasi ataupun aksi demonstrasi. Sebab kedatangan kami kesini (Disnaker,red), untuk mengadukan nasib karyawan yang telah bekerja dan memasarkan apartemen Meikarta, sehingga bisa laku dibeli dan dikenal oleh masyarakat,” ujar Makmun usai melakukan mediasi dengan Disnaker, Selasa (24/4).

Ia menjelaskan, selain meminta bantuan dari Pemkab Bekasi, pihaknya juga membawa beberapa dokumen dan administrasi yang menjadi landasan para marketing (karyawan Meikarta,red).

”Kami sudah sampaikan semua permasalahan yang kami hadapi, mulai dari segi kebijakan dan tidak tanggung jawabnya manajemen Meikarta yang telah mempekerjakan kami. Tapi hak kami sebagai pekerja, tidak kunjung dibayar, oleh sebab itu adanya dokumen yang dilampirkan kepada Disnaker, itu sebagai bukti otentik kalau para marketing telah dizolimi,” terang Makmun.

Manager Marketing Meikarta lainnya, Al Aktanto menambahkan, setelah melakukan mediasi dengan Disnaker, pihaknya akan melanjutkan aksi unjuk rasa ke Istana Negara, untuk mendapatkan perhatian dari orang nomor satu di Republik Indonesia tercinta ini.

”Jadi kalau sekarang (kemarin, red) kami meminta dukungan kepada pemerintah daerah, dan besok (hari ini,red), kami akan mengadu kepada Pak Presiden Joko Widodo, dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara,” tegas Al, seraya mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabuoaten Bekasi, Edi Rochyadi menyampaikan, pihaknya pada prinsipnya menerima aspirasi yang disampaikan perwakilan para marketing Meikarta.

Kata dia, untuk sementara, Disnaker akan melakukan pengkajian dokumen yang diterima dari perwakilan marketing Meikarta tersebut, serta menyarankan para pekerja melakukan mediasi dengan manajemen Meikarta.

”Kalau Disnaker kan hanya sebatas bisa memfasilitasi saja, Sejak awal kami anjurkan agar marketing dan manajemen Meikarta melakukan mediasi. Setelah itu, kalau belum ada titik temu, kami akan memanggil pihak manajemen dan para marketing untuk dimediasi. Sehingga ada solusi dari perselisihan antara marketing dan manajemen Meikarta,” pungkas Edi.

Sebelumnya diberitakan, ribuan karyawan tenaga pemasaran (marketing) Meikarta, kembali akan menggeruduk dengan melakukan aksi demontrasi di kantor Marketing Gallery Meikarta, di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan tuntutan pembayaran gaji.

Pasalnya, ribuan marketing Meikarta yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek), belum menerima gaji selama tiga bulan.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demontrasi, Bagus membenarkan, pihaknya akan menggeruduk kantor manajemen Meikarta dengan tuntutan pembayaran gaji.

”Untuk aksi demo ini, kami sudah memberitahukan dan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, mulai dari Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri, termasuk mengirimkan surat. Tujuannya, agar aksi demo yang kami lakukan tidak dianggap melanggar dan dihalang-halangi,” kata Bagus.

Dijelaskan Bagus, untuk Senin (23/4), pihaknya akan menggeruduk kantor margeting Meikarta. “Namun untuk hari Rabu (25/4) (hari ini,red), kami akan berorasi di depan Istana Negara,” terang Bagus.

Lanjut Bagus, untuk aksi demo di kantor pemasaran Meikarta, jumlah belum bisa disampaikan berapa banyak yang akan hadir. Tapi dari hasil komunikasi pihaknya dengan beberapa marketing, semua karyawan yang belum digaji akan hadir. Adapun marketing Meikarta se Jabodetabek, jumlahnya mencapai ribuan orang.

”Saya harap, dalam hal ini pemerintah bisa turut andil untuk penyelesaian masalah hak karyawan yang belum menerima gaji, karena kami ini juga Warga Negara Indonesia yang perlu diperhatikan. Tentu sebagai rakyat, kami juga perlu perhatian dari pemerintah, sebab gaji itu sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar Bagus.

Selain itu, sambung dia, apabila memang dari manajemen Meikarta tidak ada kepastian soal gaji ribuan marketing yang sudah bekerja dan mempromosikan serta menjual apartement Meikarta yang digembor-gemborkan bakal mengucurkan investasi Rp278 triliun, maka pihaknya akan mengadu ke Presiden Joko Widodo, agar mendapat perhatian.

”Investasi yang digembor-gemborkan oleh pihak Meikarta yang merupakan bagian dari Lippo Cikarang (Lippo Group,red), luar biasa. Karena sepanjang sejarah, baru Meikarta ini yang menanamkan investasi terbesar di Indonesia. Tentu sangat tidak berbanding apabila karyawannya tidak digaji, apalagi marketing itu kan ujung tombak perusahaan. Sebab kalau tidak ada marketing, lalu siapa yang akan menjual produk mereka?,” tanya Bagus.

Mega proyek yang merupakan bagian dari pengembangan Lippo Cikarang (Lippo Group,red) tersebut, sempat menggembor-gemborkan bakal menggelontorkan invetasi sebesar Rp278 triliun untuk proyek tersebut. Akan tetapi, selain izin lahan masih bermasalah, ditambah lagi gaji ribuan karyawan belum dibayar.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri, sebelumnya juga berjanji akan mengecek masalah keterlambatan pembayaran gaji ribuan karyawan tenaga pemasaran (marketing) Meikarta.

“Ini sudah pelanggaran, tidak boleh ada keterlambatan upah. Coba nanti saya cek. Gaji itu merupakan hak pekerja, dan saya akan cari tahu terlebih dahulu apa permasalahannya,” janji Hanif, saat menghadiri dialog sosial hubungan industrial dengan pekerja, di Hotel Holiday Inn Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/4).

Ia mengatakan, pemberi kerja wajib membayar upah para pekerjanya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pada pasal 8 pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan.

Selain itu, dalam pasal 31, pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,-

“Nggak boleh tak membayar upah, kalau belum bisa membayar, harus ada persetujuan dari karyawan, itu hak pekerja. Mereka juga bisa menuntut. Pada PP No 8 tahun 1981, keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda, sekian persen,” tegas Hanif.

Sedangkan Direktur Informasi dan Komunikasi Publik Lippo Group, Danang Kemayan Jati mengklaim, masalah gaji tenaga pemasaran (marketing) Meikarta, setengah bulan Februari dan Maret 2018 sudah dibayar penuh.

”Jadi perlu diketahui, bahwa hubungan hukum antara tenaga pemasaran dengan Baladi Karya adalah hubungan kemitraan (bukan hubungan pemberi kerja) yang didasarkan pada mutual relationship (hubungan yang saling menguntungkan). Dimana tenaga pemasaran akan mendapatkan komisi apabila berhasil melakukan penjualan produk, dan tidak mengenal skema gaji,” beber Danang.

Selain itu, dalam hal komisi penjualan, Baladi Karya telah mengeluarkan komisi penjualan sesuai dengan perjanjian.

”Oleh karena itu, adanya tuntutan melalui aksi demo untuk pembayaran komisi penjualan, merupakan perbuatan yang berpotensi melakukan pencemaran nama baik, terlebih tanpa disertai dengan bukti-bukti pendukung,” tukas Danang. (and)

Related Articles

Back to top button