Cikarang

Banggar Minta Koreksi Kenaikan TPP ASN

Radarbekasi.id – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, yang tidak sesuai dengan beban kerja, mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi.

Hal ini disampaikan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno kepada Radar Bekasi, kemarin. Kata dia, masalah TPP, merupakan hal yang wajar bagi pegawai maupun ASN untuk menghindari adanya perilaku tercela.

“Saya merupakan salah satu Anggota Dewan yang memperjuangkan akan TPP bagi ASN Pemkab Bekasi dinaikkan. Pasalnya, ASN itu bekerja untuk melayani masyarakat banyak. Jadi wajar saja kalau penghasilannya ditambah, dari pada berperilaku tercela yang berujung pada tindak pidana korupsi?,” ujarnya.

Namun kata Taih, dalam konteks TPP, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bekasi, kenaikannya ada yang tidak sesuai dengan beban kerja. Dan ini harus menjadi perhatian.

Ia menjelaskan, sekelas pegawai dinas kesahatan serta tenaga pendidikan yang memang bertanggung jawab untuk kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, perlu diperhatikan juga.

“Ini sudah menjadi polemik, kenapa untuk dua profesi tersebut TPP masih sangat kecil. Itu tidak sesuai dengan beban kerja mereka. Oleh sebab itu, kami akan evaluasi dalam pembahasan anggaran. Karena semua tugas ASN itu mempunyai beban kerja dan tangung jawab masing-masing,” ucap Taih.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, Hanief Zulkifli menerangkan, masalah TPP Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan RSUD sudah dilakukan musyawarah.

“Kami sudah terima adanya kritikan TPP bagi OPD yang merasa kecil, namun demikian, hal tersebut harus dilihat dari kemampuan APBD,” terang Hanief kepada Radar Bekasi, kemarin.

Dijelaskan Hanief, untuk saat pihaknya bersama Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD), sedang melakukan pengkajian untuk kenaikan TPP. (and)

Related Articles

Back to top button