Life Style

Gedung Vertikal Dibatasi 40 Lantai

Radarbekasi.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, membatasi ketinggian gedung pencakar langit maksimal hanya 40 lantai.

Aturan itu mengacu pada peraturan dari Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sekretaris Perusahaan PT PP Properti, Indaryanto mengatakan, sebetulnya gedung-gedung pencakar langit di Kota Bekasi masih bisa lebih tinggi lagi, mengingat potensi pertumbuhan ekonomi.

“Peraturan itu (maksimal 40 lantai) memang ada di Bekasi, jadi kami membuat sesuai dengan ketinggian yang diperkenankan,” tutur Indaryanto.

Anak perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, itu sendiri tengah mengembangkan proyek hunian vertikal Grand Kamala Lagoon di Jalan KH. Noer Alie, Kota Bekasi.

Menurut dia, sejauh ini properti yang dikembangkan tersebut paling tinggi di Kota Bekasi mencapai 40 lantai, plus satu lantai untuk sky dining di tower emerald north.

“Sky dinning itu untuk tempat makan terbuka di bagian atap,” terang Indarto.
Menurut dia, sebagai perusahaan pelat merah, pihaknya tidak ingin melanggar ketentuan yang berlaku di pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Erwin Guwinda mengaku, sejauh ini belum ada pengembang yang mengajukan izin lebih dari 40 lantai.

Menurutnya, sejak beberapa tahun terakhir mulai banyak gedung pencakar langit di wilayahnya. Mayoritas pembangunan itu untuk hunian vertikal atau apartemen.

Pihaknya mencatat, sudah ada puluhan gedung tinggi berdiri, terutama di pusat kota, seperti Grand Kamala Lagoon, kawasan Summarecon Bekasi, dan beberapa hunian lain. “Bakal lebih banyak lagi, karena beberapa pengembang terus membangun,” terangnya.

Menurut Erwin, Kota Bekasi tidak menerapkan kebijakan seperti di DKI Jakarta, dimana pengembang yang membangun gedung dengan ketinggian melebihi batas yang ditetapkan, diperkenankan membayar biaya kontribusi kepada pemerintah berbentuk bangunan fisik untuk fasilitas umum maupun sosial.

Sejauh ini, tambah Erwin, melalui peraturan daerah tentang tata ruang, pemerintah mewajibkan kepada pengembang yang membangun gedung tinggi untuk membantu menyediakan ruang terbuka hijau, serta lahan pemakaman yang sudah ditetapkan titiknya di Bantargebang.

“Pengembang juga berkewajiban mempunya kolam retensi, serta tidak diperbolehkan menggunakan air tanah,” tegaasnya. (oke)

Related Articles

Back to top button