Berita Utama

Nur Minta Dijadwal Ulang

Radarbekasi.id – Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 2, Nur Supriyanto kembali absen memenuhi panggilan Panwaslu untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye. Lewat tim advokasinya, Nur meminta agar dijadwalkan ulang agenda proses klarifikasi dugaan pelanggaran kampanye.

’’Hari ini kami datang untuk memberi tahu kepada Panwas bahwa Pak Nur belum bisa hadir karena masih ada agenda lain. Kemudian untuk panggilan yang pertama kemarin, tim kami juga sudah sampaikan kepada Panwas, bahwa Pak Nur berhalangan karena sedang ada di luar kota,” ungkap Tim Advokasi Paslon Nur-Firdaus, Hiu Hindiana kepada awak media di kantor Panwaslu, Kamis (26/4).

Hiu menjanjikan, dalam waktu dekat Nur Supriyanto pasti akan datang memenuhi panggilan Panwaslu.

’’Kita masih punya waktu sampai hari Sabtu, lusa nanti. Kita akan datangkan Pak Nur. Yang pasti beliau akan datang, beliau ini orang yang taat hukum. Dan ingat, kami ingin menang!,” sambung Hiu.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Bidang Penindakan, Iqbal Alam Islami menyatakan, pihaknya masih menunggu Nur Supriyanto, paling lambat Sabtu, (28/4) besok.

’’Iya mungkin karena memang jadwal beliau sedang banyak, jadi kita reschedule. Pokoknya kita tunggu sampai Sabtu. Klarifikasi ini tidak bisa diwakili, harus yang bersangkutan langsung,” jelas Iqbal.

Ketua Komisioner Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti menjelaskan, Nur dapat terancam hukuman pidana. Pasalnya pada Pasal 69 huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Larangan Kampanye salah satunya menyoroti kegiatan kampanye di lingkungan pendidikan.

“Pada pasal 87 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan kampanye pasal 69 huruf (i), itu hukumannya penjara maksimal 1 bulan dan denda maksimal 1 juta,” jelasnya.

Menurutnya, Nur dan timnya telah diberikan teguran sebagai sanksi administrasi karena aksi dugaan kampanyenya di Ponpes Al-Abror dan Sekolah Alam daerah Bantargebang, Kota Bekasi. Namun, sudah dua kali Nur diduga tidak mengindahkan imbauan Panwaslu.

Bila dalam rentang waktu tambahan yang diberikan juga tidak hadir, maka, Panwaslu akan mengkajinya sampai tuntas dan merekomendasikan dugaan pelanggaran pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (sar)

Related Articles

Back to top button