Cikarang

LKPPD Pemkab Bekasi Masuk Peringkat 27

Radarbekasi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendapat nilai 3,3898 atau peringkat ke 27 dari 397 kabupaten di Indonesia, untuk Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) tingkat nasional tahun 2016 lalu.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bekasi, Edward Sutarman menerangkan, bahwa peringkat yang diraih tersebut lebih baik dari penilaian LKPPD dua tahun sebelumnya.

Di mana pada Tahun 2014, Kabupaten Bekasi menempati peringkat ke 60 dengan nilai 3,1379, dan tahun 2015 menempati peringkat ke 36 dengan nilai 3,2832 yang ke semuanya termasuk predikat nilai sangat tinggi.

Dijelaskan Edward, pengumuman dan penyerahan penghargaan langsung diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pada acara malam apresiasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (25/4) lalu.

Kegiatan tersebut, sekaligus menjadi rangkaian peringatan hari Otonomi Daerah ke 22.

Seperti dikutip Edward dari sambutan Mendagri, Tjahjo Kumolo, bahwa terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam acara bertajuk ”Mewujudkan Nawa Cita melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang bersih dan Demokratis” itu, peraih peringkat 10 besar atas perolehan nilai LKPPD, penghargaan secara simbolis diberikan oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bekasi, Carwinda, yang mewakili Pemkab Bekasi.

Dijelaskan Edward, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa bahwa Kepala Daerah, memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, LKPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah setiap tahun, akan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai pasal 16 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa LKPPD merupakan sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Tujuan dari evaluasi ini, untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dari hasil yang telah direncanakan, memberikan apresiasi, penerapan peringkat kinerja, memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja,” tandas Edward. (and/adv)

Related Articles

Back to top button