Berita Utama

Ramadan, Tak Ada Kampanye Malam

Radarbekasi.id – Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Harminus Koto, mengingatkan agar calon kepala daerah tidak melakukan praktik kampanye dengan sewenang-wenang di bulan suci Ramadan. Pelaksanaan kampanye harus dilaporkan kepada penyelenggaran pemilu, berikut memenuhi aturan yang telah ditetapkan.

“Di pelaksanaan bulan Ramadan nanti kami sudah ingatkan bahwa kampanye mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dan di malam hari tidak ada aktivitas kampanye,” ucap Harminus di Kota Bekasi, Kemarin.

Harminus mengatakan, bila melihat pengalaman pelaksanaan Pilkada saat momentum bulan Ramadan sebelumnya, terkadang terdapat oknum yang memanfaatkannya sebagai modus meraup pemilih dengan memberi sembako atau cara-cara lainnya.

“Biasanya ibu-ibu yang dikasih sembako, itu harus ditolak. Di beberapa daerah juga yang money politic ketahuan dan kami sudah sampaikan sanksinya minimal 36 bulan penjara dan Rp200 juta,” kata Harminus.

Harminus menambahkan, masyarakat harus cerdas memilah mana yang baik. Menurutnya, paslon diperbolehkan berkampanye, asalkan sesuai aturan pemilu.

“Sekarang mau yang memberi atau penerima sanksinya sama-sama diberikan. Semoga kita bisa mencegah masyarakat kita untuk tidak menerima,’’ ujarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi mengaku bakal membatasi jadwal kampanye paslon Kota Bekasi malam hari di bulan Ramadan.

Menurutnya, jelang bulan Ramadan jadwal tahapan kampanye pilkada Kota Bekasi dibatasi dan hanya bisa dilakukan pada pagi hinga petang.”Masuk bulan puasa kami akan melarang paslon kampanye malam hari, karena warga konsentrasi ibadah tarawih dan tadarus jadi tidak boleh campur isu-isu lain,” katanya.

Ia mengatakan, KPU bersama Panwaslu saat ini masih mempelajari dan mengkaji bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh paslon jelang Ramadan dengan model sedekah.

“KPU bersama Panwaslu masih pelajari dugaan pelanggran baru, kerena di bulan puasa ada istilah infak, sedekah atau THR atau pun sejenisnya, Nanti kalau sudah dikaji maka bisa ditetapkan pelanggaran apakah politisasi sedekah atau politisasi THR,” tuturnya. (sar)

Related Articles

Back to top button