Politik

Waspada Paslon Kampanye Manfaatkan Fasilitas Negara

Radarbekasi.id – Masa reses II anggota legislator DPRD Kota Bekasi mulai diagendakan berlangsung pekan ini. Akan tetapi, kali ini terasa berbeda lantaran rawan ditunggangi kepentingan suksesi calon pasangan yang akan maju di Pilwalkot Bekasi 2018.

Pengamat politik, Jiwang Jiputro mengingatkan, agenda reses yang bertepatan dengan tahun politik jelang pilkada itu rawan ditunggangi kandidat. Momen itu berpotensi dimanfaatkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk mempromosikan diri kepada publik bersama anggota dewan.

“Reses ini fasilitas negara yang disiapkan negara untuk menjaring aspirasi di masyarakat. Jangan sampai ini ditunggangi pihak-pihak, baik itu dari kandidat maupun tim kampanye untuk ikut serta dalam memanfaatkan reses ini,“ katanya

Mengingat pembiayaan reses bersumber dari APBD, dia menyarankan reses dimanfaatkan selayaknya tanpa agenda lain. Reses sejatinya digunakan untuk menghimpun aspirasi dari konstituen masing-masing anggota dewan. Apalagi, jelasnya, sejumlah anggota dewan tercatat sebagai tim kampanye.

“Mereka turut memberikan sumbangsih atau dukungan kepada calon-calon. Potensi itu ada, karena partai politiklah yang menempatkan para kandidatnya sebagai anggota dewan. Mereka pasti berusaha untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih, baik itu melalui kampanye, maupun aktivitas lain di mana warga banyak berkumpul,” jelasnya.

Senada, Sekretaris Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Irwan menjelaskan jika masa reses anggota dewan kerap dijadikan ajang mensosialisasikan kandidatnya dimana banyak warga atau pemilih berkumpul sehingga potensi itu sangat besar dimanfaatkan oleh kandidat atau tim kampanye.

“Aturan PKPU mengatur tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, baik itu uang, barang, ataupun aktivitas. Reses itu dibiayai oleh negara, dibiayai oleh APBD kota Bekasi sehingga dalam seluruh kontestan Pilkada maupun tim kampanyenya tidak boleh ada atribut kampanye disana,” katanya.

Dia juga mengingatkan Panwaslu Kota Bekasi jeli mengawasi pelaksanaan reses dewan, terlebih bila dihadiri bakal calon wali kota maupun wakil wali kota.

Diharapkan, bila panwaslu menemukan unsur pelanggaran, aturan harus ditegakkan. “Kalau ada pelanggaran harus ditindak sesuai aturan,” tegasnya.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi juga mengingatkan, saat masa kampanye dimulai, pejabat publik dan anggota dewan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara. Termasuk ketika terjun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing menyerap aspirasi dari masyarakat atau yang sering disebut masa reses.

“Itu fasilitas negara misalkan reses atau menampung aspirasi masyarakat turun ke dapil. Tidak boleh melakukan kampanye,” katanya. (sar)

Close