Berita Utama

Bupati Ancam Sanksi Penjabat Dinas PUPR

Radarbekasi.id – Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengancam akan memberikan sanksi kepada penjabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi jika perbaikan ruang kelas dan pengadaan meubeler tidak berjalan dengan baik.

Dirinya pernah mengambil tindakan tegas dengan mengganti kepala dinas PUPR karena minimnya penyerapan anggaran pembangunan fisik pada tahun 2017 lalu. Minimnya penyerapan anggaran pada tahun politik itu, kata dia, membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sempat terhambat.

“Jadi pada intinya, saya menekankan kepada para birokrat yang menjadi birokrasi di lingkungan Pemkab Bekasi untuk selalu bekerja fokus dan jangan terpengaruh dengan keadaan. Melainkan untuk lebih memikirkan masyarakat Kabupaten Bekasi,”katanya kepada Radar Bekasi, Minggu (20/5).

Neneng menyatakan, perihal perencanaan pembangunan sarana prasarana (Sapras) harus menjadi hal yang diperhatikan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi agar keberlangsungan proses belajar mengajar Kabupaten Bekasi lebih baik.

“Seorang birokrat itu dalam dirinya harus mempunyai jiwa tanggung jawab, jadi kalau tidak maksimal kerjanya. Salah satunya penyerapan rendah, dan program kerja tidak terealisasi wajar saja kalau diberi sanksi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas PUPR, Benny mengaku akan berupaya maksimal agar pelaksanaan kegiatan perbaikan ruang kelas serta pengadaan meubeler yang bersamaan pada kegiatan pembangunan ruang kelas baru dapat berjalan.

Meskipun, saat ditanya berapa anggaran yang dialokasikan untuk sapras pendidikan, Benny tidak mengetahui dengan alasan tidak memegang data. Ia menyampaikan saat ini pelaksanaannya sedang masuk dalam tahap proses lelang.
“Kami akan belajar dari pengalaman tahun lalu, dan saat ini lebih maksimal lagi. Dan masalah datanya saya kurang hafal, takut salah kalau masalah angka dikira-kira,”ujarnya. (and)

Close