Berita Utama

Sanksi Oknum Pegawai Dishub Diduga Pungli

Radarbekasi.id – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin mendesak pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi menindak tegas oknum pegawainnya yang diduga melakukan pungutan liar (pungli).

Ia berencana memanggil mereka dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan untuk membahas persoalan pungutan liar (Pungli) dilingkungan Dinas Perhubungan.

“Kami dari Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi akan memanggil kepala dishub memintai keterangan atas terciduknya 8 oknum dishub,” katanya kepada Radar Bekasi, Senin (21/5).

Kardin menyatakan, pimpinan Dishub Kabupaten Bekasi harus bertindak tegas kepada anak buahnya yang diduga melakukan pungutan liar retribusi angkutan. “Kalau dia nariknya tidak sesuai retribusi itu salah,” kata dia.

Ia berharap supaya hal serupa tidak kembali. Pasalnya peristiwa itu mencoreng nama baik pemerintah daerah. “Kami menghimbau kepada Dinas Perhubungan atau mitra kerja jangan ada lagi pungutan liar,” tutupnya.

Sebelumnya, delapan orang anggota Dishub Kabupaten Bekasi dikabarkan terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi.

Hal itu dibenarkan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Candra Sukma Kumara. Mereka ditangkap di Cibitung, Tambun dan Kantor Dishub Kabupaten Bekasi, Cikarang Utara.

Dari delapan orang tersebut, tiga orang ASN dan lima orang lainnya bukan. Mereka diduga melakukan pungutan di sekitar Pasar Cibitung, depan Sentral Grosir Cikarang (SGC) dan Kantor Dishub Kabupaten Bekasi.

Kendati demikian, mereka dibebaskan karena mereka tidak terbukti melakukan pungutan liar. Penarikan retribusi sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2011 tentang restrubusi daerah, yang diatur pula pada pasal 91 terkait retribusi angkutan umum saat beroperasional. (pra)

Related Articles

Back to top button