Berita Utama

Hari Ini Jafar Al-Alatas Diperiksa Panwaslu

Radarbekasi.id – Ketua Panitia Penyelenggara Kampanye Akbar kandidat wali kota-wakil wali kota nomor urut dua, Adji Sudomo mengaku tidak mendengar ada ungkapan berupa penghinaan dan penghasutan dalam gelaran Kampanye Akbar Nur-Firdaus, di Lapangan Multiguna Bekasi, Sabtu (12/5) lalu.

Diketahui, jika Adji sudah dimintai keterangan Panwaslu Kota Bekasi dan Sentra Gakkumdu, guna memberi kesaksian atas laporan dugaan tindak pelanggaran Pasal 69 hurup B dan C yang dilakukan Habib Ja’far (Terlapor) terkait kasus penghinaan, penghasutan, dan ujaran SARA, kemarin malam.

“Karena kita panitia, jadi mobilitas tinggi. Perhatian tidak saja hanya terfokus di panggung, tapi juga seluruh lokasi acara. Jadi kita tidak mendengar adanya dugaan tersebut di acara kampanye,” ujar Adji Sudomo.

Lebih lanjut, Adji mengatakan tidak semua pembicara yang berorasi di atas panggung tersebut direncanakan dan dijadwalkan untuk berbicara. Sebagian maju secara spontanitas, termasuk Habib Ja’far Al-Alatas.

’’Yang terjadwal adalah Mardani Ali Sera, para ketua partai politik pendukung dan paslon nomor urut dua. Di luar itu hanya simpatisan, dan mereka tidak terjadwal,” cetusnya.

Terpisah, Komisioner Panwaslu Kota Bekasi, Tommy Siswanto mengungkapkan segera memanggil Habib Jafar Al-Alatas sebagai terlapor.

“Panwaslu sendiri tetap akan mendalami laporan dugaan pelanggaran tersebut. Rabu (hari ini) kami panggil Habib Jafar Al-Alatas sebagai terlapor. Kalau yang bersangkutan hadir, maka kita sangat bersyukur. Itu artinya ada iktikad baik. Namun kalaupun tidak hadir, kita akan tetap proses,” jelasnya.

Diakuinya, bahwa dalam laporan yang diterima pihaknya tersebut, terlapor adalah Habib Jafar Al-Alatas, yang diduga telah melontarkan kata-kata yang tidak beretika saat berorasi di acara kampanye untuk paslon nomor urut dua.
’’Dalam orasinya memang ada kata-kata yang tidak pantas. Ya menurut kita, secara etika ya tidak etis,’’ ujarnya.

Sekretaris GEMA MKGR Kota Bekasi, Irwan berharap para pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 dapat menghindarkan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam berkampanye.

Dia pun mendorong Panwaslu dapat bersikap tegas apabila menemukan pasangan calon atau para pendukung‎ yang terbukti menghembuskan isu SARA dalam berkampanye.

“Kami minta ada sanksi tegas sesuai Undang Undang yang ada. Kalau ada yang merasa keberatan, kepolisian bisa memproses,” katanya. (sar)

Related Articles

Back to top button