Cikarang

Program JKN – KIS, Pemkab Bekasi Diganjar Penghargaan

Radarbekasi.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo karena telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sekadar diketahui Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan dari 4 Provinsi dan120 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin setelah acara penghargaan UHC JKN-KIS 2018.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengatakan, dirinya bersyukur atas penghargaan dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah kebijakan Pemkab Bekasi yang mendukung JKN-KIS diapresiasi dan diberi penghargaan. Dan tujuan kita di daerah bukanlah penghargaan, tapi bagaimana masyarakat kesehatannya bisa terjamin khususnya warga kurang mampu. Dan alhamdulillah program JKN-KIS sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Neneng Kepada Radar Bekasi, kemarin (27/5).

Neneng menyampaikan, berjalannya dengan baik program JKN – KIS di daerah, tidak terlepas dari komunikasi yang dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk bersama menyukseskan program pemerintah tersebut.

“Setiap program kebijakan untuk kepentingan masyarakat tentunya harus sinergi dengan anggota DPRD sebagai fungsi budgeting (anggaran). Sehingga apa yang kita rencanakan bisa tercapai serta manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cikarang Nur Indah Yuliati mengatakan, pihaknya sebagai penyelegara jaminan sosial akan terus berjuang dalam aspek pelayanan kesehatan.
“Kita terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait jaminan sosial. Dan hingga bulan April 2018 sudah sebanyak 30 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, dan sejak tahun 2016 peserta BPJS Kesehatan terdata 1.907.416 dan saat ini tahun 2018 sebanyak 2.388.003,” ujarnya.

Diketahui, dalam sambutan saat penyerahan penghargaan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota.

Kata dia, dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas, memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

Untuk memastikan Bupati dan Walikota melaksanakan amanat Inpres Nomor 8 tahun 2017 tersebut, Presiden menginstruksikan para Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan walikota terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas serta menginstruksikan agar Gubernur pun mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS.

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Isi edaran ini antara lain meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS. Kepala daerah juga diminta untuk mendorong seluruh warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan agar mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. Dengan semuanya menjadi peserta JKN-KIS, diharapkan seluruh penduduk terdata berdasarkan by name by addres.

“Ke depan juga diharapkan tidak ada lagi Jamkesda, karena semuanya terintegrasi menjadi satu program nasional, yakni JKN-KIS. Bila pemda ingin memiliki Jamkesda yang dibiayai dari APBD, ada baiknya untuk mengkaver program komplementer (pelengkap) yang belum dijamin dalam program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan JKN-KIS yang tidak dimiliki Jamkesda adalah asas portabilitas. Dengan memiliki JKN-KIS, peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Sedangkan Jamkesda hanya berlaku di daerah yang bersangkutan. Ini harus dipahami, bahwa JKN-KIS ini menguntungkan buat warganya sendiri. Kalau ada bepergian ke luar kota atau ada anaknya pendidikan di kota lain, kartu JKN – KIS ini bisa dipergunakan waktu jatuh sakit,” ujar Tjahjo. (and/adv)

Lebihkan

Artikel terkait

Lihat Juga

Close
Close